AHY Dorong Restrukturisasi Pendanaan Maritim, Dari Kapal Tua ke Armada Hijau

TRIBUNPALU.COM - Transportasi laut masih tertinggal dibandingkan transportasi darat, terutama dalam aspek dekarbonisasi dan pembaruan infrastruktur.

Inisiatif pemerintah untuk membangun pelabuhan ramah lingkungan belum sepenuhnya terlaksana, sementara kapal-kapal nasional sebagian besar masih berusia tua dan menghasilkan emisi tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa tantangan ini memerlukan restrukturisasi dalam pendanaan sektor maritim, melalui skema pembiayaan hijau, model pembiayaan campuran, serta dukungan dari anggaran negara.

"Kita harus mengembangkan, satu skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah. Nomor dua, blended finance, model-model yang melibatkan KPBU. Ketiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds," tutur Agus usai membuka Indonesia Maritime Week 2025, JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulteng Digelar di Parimo

Instrumen pembiayaan yang tersedia saat ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan spesifik sektor perkapalan dan pelayaran nasional.

Berbeda dengan hub maritim global, di mana kapal-kapal mendapatkan akses terhadap pembiayaan jangka panjang yang disesuaikan dengan masa pakai mereka yang mencapai 50-70 tahun. 

Ketimpangan ini menjadi hambatan bagi pemilik kapal di Indonesia yang kerap bergantung pada pinjaman komersial generik dengan tenor pendek dan bunga tinggi. 

"Pemilik kapal kita kadang bergantung terkait pinjaman komersial generik membuat sebuah hambatan terkait finansial," terang AHY. 

Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terdapat sekitar 98.000 kapal di Indonesia, dengan rata-rata usia kapal (lifepan) mencapai 20 tahun. 

Baca juga: Pj Bupati Parimo Sebut O2SN dan FLS2N Bantu Bangun Karakter Anak Sejak Dini

Hampir setengah dari jumlah tersebut merupakan kapal penangkap ikan, sementara sekitar 30.000 lainnya adalah kapal perdagangan yang berperan penting dalam mendorong konektivitas ekonomi nasional. 

Untuk mendukung target pengurangan emisi dalam rencana pembangunan jangka panjang, pemerintah dinilai perlu segera memulai transisi dari kapal-kapal beremisi tinggi ke armada yang menggunakan teknologi rendah karbon.

Menurut AHY, modernisasi sektor maritim bukan semata persoalan daya saing, tetapi tentang membuka potensi penuh Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Pasalnya, langkah ini membuka peluang kolaborasi yang luas dengan institusi keuangan untuk menciptakan skema pembiayaan inovatif.