Piutang Perusahaan Tembus Rp504 Triliun, Risiko Kredit Turun pada April 2025

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, JAKARTA – Kinerja sektor pembiayaan, modal ventura, dan fintech lending (PVML) menunjukkan perkembangan positif pada April 2025. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tercatat mencapai Rp504,18 triliun atau tumbuh 3,67 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). 

Baca juga: Sudah Tayang di Bioskop, Ini Sinopsis Film Tak Ingin Usai di Sini, Dibintangi Vanesha Prescilla

Meski melambat dibanding bulan sebelumnya (Maret 2025: 4,60 persen yoy), pertumbuhan ini tetap didorong oleh naiknya pembiayaan modal kerja sebesar 8,74 persen yoy.

OJK mencatat profil risiko industri Perusahaan Pembiayaan tetap terjaga. 

Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) gross turun menjadi 2,43 persen dari 2,71 persen pada Maret 2025, sedangkan NPF net berada di 0,82 persen. 

Gearing ratio pun stabil di level aman, yaitu 2,23 kali—jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Baca juga: Film Waktu Maghrib 2 Sudah Tayang di Bioskop, Ini Sinopsis Filmnya

Sementara itu, pembiayaan modal ventura ikut mengalami pertumbuhan positif. 

Per April 2025, nilainya mencapai Rp16,49 triliun, tumbuh 1,04 persen yoy setelah sempat terkontraksi -0,34 persen yoy pada Maret.

Sektor fintech peer to peer (P2P) lending menunjukkan pertumbuhan signifikan. Outstanding pembiayaan naik 29,01 persen yoy menjadi Rp80,94 triliun. 

Meski demikian, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) tercatat naik tipis ke level 2,93 persen dari sebelumnya 2,77 persen.

Baca juga: Jembatan Maleali Rusak Akibat Banjir, Kendaraan Sudah Bisa Lewat Lewat

Menariknya, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) juga mencatat lonjakan tajam. 

Berdasarkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp8,24 triliun atau tumbuh 47,11 persen yoy. 

Namun, NPF gross untuk BNPL ikut naik menjadi 3,78 persen (Maret: 3,48 persen).

OJK Tindak Pelanggaran dan Perkuat Pengawasan