Migas Mengalir di Selat Makassar, Donggala Tetap Kering

Celakanya, data lifting dan pendapatan negara dari blok-blok ini sering kali dicatat sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Timur atau operator pusat, tanpa perhitungan dampak spasial terhadap provinsi dan kabupaten sekitarnya.

Baca juga: Jelang Sidang, Penggemar Nikita Mirzani Demo di Depan PN Jaksel Minta Nikmir Dibebaskan

Inilah yang membuat ketimpangan struktural semakin dalam: satu daerah menanggung dampak, daerah lain menikmati hasil.

Selat Makassar bukan hanya lalu lintas energi dan ladang gas nasional.

Ia juga adalah ruang hidup bagi masyarakat pesisir Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala. 

Ketika negara tidak adil dalam mengakui hak fiskal atas laut ini, maka yang dilanggar bukan hanya hukum, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap republik ini.

Pemerintah pusat, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan perlu membuka ulang peta, bukan hanya untuk membaca koordinat, tetapi untuk melihat siapa yang paling dekat dengan kenyataan di lapangan.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Tidak Benar

Jika prinsip fiskal berbasis dampak dan jarak benar-benar dijalankan, maka Kabupaten Donggala bukan hanya berhak, tetapi juga dimasukkan dalam skema pembagian hasil migas Selat Makassar.(*)