361 RDTR Belum Tuntas di Sulawesi, Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan

Hal ini dinilai akan menekan biaya dan mempercepat proses penyusunan RDTR secara signifikan.

Lebih lanjut, Nusron Wahid mengingatkan bahwa RDTR sangat penting dalam menentukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang kini menjadi pintu awal seluruh proses perizinan investasi.

Ia mengungkapkan, sebanyak 88 persen PKKPR yang dikeluarkan tanpa dasar RDTR tidak sesuai dengan tata ruang. 

Baca juga: Putra Daerah Palu Abdy Azwar Tembus Dunia Internasional Lewat KBS

Dampaknya antara lain penyimpangan fungsi lahan dan kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, serta penurunan daya dukung wilayah.

“Karena itu, RDTR bukan hanya penting, tapi sudah menjadi kewajiban. Tanpa RDTR, izin-izin yang keluar berisiko besar melenceng dari rencana ruang,” tegasnya.(*)