Pemkab Tojo Una-una Bentuk Satgas PATBM untuk Cegah Kekerasan Terhadap Anak

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una terus memperkuat komitmennya dalam mencegah kekerasan terhadap anak dengan membentuk dan memperkuat Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Kamis (10/7/2025).

Pembentukan satuan tugas ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadirkan perlindungan yang lebih merata dan efektif terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Melalui Satgas PATBM, diharapkan semua kasus kekerasan dapat dijangkau dan ditangani dengan lebih cepat oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait.

Tim ini akan bertugas tidak hanya dalam penanganan, tetapi juga pencegahan kekerasan terhadap anak dengan pendekatan berbasis komunitas.

Kegiatan ini juga mencakup pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengenali, merespons, dan melaporkan kasus-kasus kekerasan.

Baca juga: TP-PKK Tojo Una-una Gandeng Kaltim untuk Inovasi Program 10 Pokok PKK

Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, diharapkan lingkungan sosial dapat menjadi lebih waspada, responsif, dan ramah anak.

“PATBM adalah gerakan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan adanya Satgas ini, kami berharap masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan,” ujar salah satu perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tojo Una-Una dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, pembentukan Satgas PATBM juga ditujukan untuk membangun jaringan perlindungan anak yang kuat di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat desa, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga, diharapkan terbentuk sistem perlindungan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, di mana hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Baca juga: Harga Beras Naik Tajam, Pemerintah Genjot Penyaluran SPHP

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kebijakan dan program yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

Dengan adanya Satgas PATBM, diharapkan kasus-kasus kekerasan yang selama ini belum terjangkau atau tidak terlaporkan bisa diminimalkan, bahkan dicegah sedini mungkin.

Hal ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam membangun perlindungan anak berbasis komunitas yang berkelanjutan. (*)