Membaca Kembali Manifesto Megawati: Refleksi atas Demokrasi yang Terluka

Muharram Nurdin

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng

TRIBUNPALU.COM - Ketika panggung politik Indonesia masih dibatasi pagar besi otoritarianisme Orde Baru, Megawati Soekarnoputri berdiri di tepi jurang politik yang terjal.

Sebagai putri proklamator, ia tak diakui negara sebagai Ketua Umum PDI.

Namun, sejarah mencatat keberanian yang melampaui kalkulasi kekuasaan, lewat kalimat yang kini abadi: "Bendera sudah saya kibarkan. Saya pantang surut. Biarpun saya tinggal sendiri, bendera itu tidak akan saya turunkan."

Kalimat itu tertulis dalam buku "Bendera Sudah Saya Kibarkan" yang diluncurkan Megawati pada 23 November 1993. 

Buku itu bukan sekadar memoar politik, tetapi sebuah pernyataan sikap yang lahir di tengah tekanan rezim, saat ia berada dalam pusaran upaya penyingkiran oleh elite partai yang tunduk pada kekuasaan.

Keberanian Melawan Arus

Berbeda dari sebagian besar elite yang memilih kompromi demi kelangsungan jabatan, Megawati Soekarnoputri justru menempuh jalan berliku: menolak restu dari kekuasaan dan memilih legitimasi dari rakyat.

Dukungan kader akar rumput mengalir, bahkan ketika pemerintah mencoba menyisipkan pemimpin bayangan melalui kongres partai.

Sikap Megawati mendapatkan simpati luas dari pegiat demokrasi.

la menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi negara atas partai politik.

Dalam kultur politik yang maskulin dan transaksional, keteguhannya menjadi representasi kekuatan moral
seorang perempuan dalam menjaga marwah demokrasi.

Puncak ujian terjadi pada 27 Juli 1996.

Kantor PDI diserbu secara brutal oleh massa mengatasnamakan PDI versi Soerjadi, sementara aparat negara bersikap pasif.