Target Baru KB dan Kespro 2025, Sulteng Genjot 8 Indikator di 13 Kabupaten/Kota

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Delapan indikator kinerja menjadi fokus program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) tahun 2025 di Sulawesi Tengah.

Hal itu ditegaskan Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), H Zamhir Setiawan, dalam kegiatan di Parigi, Rabu (30/7/2025).

“Indikator ini jadi target kita hingga 2029,” ujar Zamhir di hadapan peserta Jambore Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Delapan indikator tersebut meliputi Indeks Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (IKP), Indeks Informasi Metode Kontrasepsi atau Method Information Index (MII), serta kesiapan layanan primer menyediakan lebih dari tiga jenis kontrasepsi modern.

Baca juga: Profil Arief Ibrahim Sebulan Jadi Ketua Askab PSSI Morut Langsung Buat Liga Pelajar

Selain itu, ada pula persentase peserta Keluarga Berencana aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Keluarga Berencana pascapersalinan, keterpaparan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, kesertaan Keluarga Berencana di wilayah khusus, serta peserta KB aktif pria.

Zamhir menyebut, indikator pertama yaitu kesiapan layanan primer menjadi perhatian penting karena mengacu pada standar internasional dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang kependudukan.

“Layanan primer minimal harus punya pil, suntik, dan satu lagi MKJP seperti IUD atau implan. Artinya, lebih dari tiga jenis,” jelasnya.

Ia menambahkan, capaian MKJP selama ini masih rendah. Padahal MKJP penting untuk efektivitas program Keluarga Berencana jangka panjang.

Indikator baru lainnya adalah Indeks Keterpaparan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Baca juga: Sosok Letkol Inf Abraham S Panjaitan, Cucu Pahlawan Revolusi yang Kini Jabat Dandim 1311/Morowali

Ukurannya didapat dari survei melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK25).

“Kita ingin tahu apakah masyarakat betul-betul tahu soal KB dan Kespro,” ujarnya.

Ia mengingatkan para penyuluh agar cermat dalam menyampaikan pertanyaan PK25 agar jawaban responden tidak asal-asalan.