Warga Parigi Selatan Tolak Tambang Kayuboko, Sebut Sungai Olaya Kini Tercemar

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Diskusi publik bertema "Tambang untuk Siapa?", digelar di Waffle Boks, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi.

Warga Parigi Selatan menolak aktivitas tambang di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, sejak awal karena merusak aliran sungai di Desa Olaya.

Seorang warga menyampaikan, dulunya air sungai Olaya sangat jernih saat ia masih bersekolah.

Namun kini kondisi sungai berubah drastis dan tidak lagi bisa dimanfaatkan sebagaimana dulu.

Baca juga: Emak-emak Morut: Biar Pekerjaan Rumah Menumpuk Zumba Buat Kita Semangat

Ia menilai sektor pertambangan bertolak belakang dengan potensi utama daerah seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan.

“Tunjukkan saya tambang yang tidak merusak lingkungan. Kalau ada, saya pasti pro tambang,” ujarnya dalam diskusi.

Warga tersebut juga mengaku mengetahui lokasi-lokasi tambang di Kabupaten Parigi Moutong.

Ia menceritakan pernah mengikuti aksi di Sausu, hanya beberapa hari setelah pelantikan bupati dan wakil bupati.

Menurutnya, semangat warga Sausu untuk menolak tambang sangat tinggi, bahkan berencana menutup kantor desa.

Namun menjelang aksi, situasi berubah. Warga mengaku menerima intimidasi dari pihak tak dikenal.

“Surat pemberitahuan sudah masuk ke polsek, tapi semua ciut. Baliho tidak jadi dibentang,” ucapnya.

Baca juga: Kejari Donggala Eksekusi Eks Inspektur Inspektorat Donggala Kasus TTG, Negara Rugi Rp1,8 Milyar

Dia juga menyoroti dampak tambang terhadap pertanian dan sawah, termasuk pencemaran air dari lokasi pertambangan.

Ia menyebut gagal panen menjadi salah satu penyebab mahalnya harga beras di wilayah mereka.

“Kalau hama bisa diobati, tapi kalau tidak ada air bersih, kami tidak punya solusi,” katanya.

Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, turut hadir dan memberikan tanggapan terhadap keluhan warga.

Ia mengatakan kondisi tambang di Kayuboko sudah rusak saat dikunjungi pemerintah daerah.

“Kami datang untuk memperbaiki. Beri kami kesempatan benahi itu,” ujar Abdul Sahid dalam diskusi tersebut.

Baca juga: Residivis Curanmor di Donggala Kembali Beraksi, Modus Pinjam Motor Temui Pacar

Ia menegaskan, kerusakan terjadi akibat aktivitas tambang ilegal yang tidak mengikuti aturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Salah satu syarat IPR adalah pembuatan sedimen pond untuk menjernihkan air sebelum dialirkan ke sungai.

“Kalau pelaku tidak penuhi syarat, pemerintah akan tutup tambangnya,” katanya.

Abdul Sahid menambahkan, pemerintah tidak memilih antara pertambangan, pertanian, atau kelautan.

“Kalau semua bisa maju bersama, kenapa tidak?” ucapnya.

Ia menyebut, saat ini pemerintah telah mendapatkan peluang membuka 3.000 hektare sawah baru.

“Ini peluang dari kementerian karena Tojo Una-una menolak, kita yang siap. Insya Allah mulai tahun ini,” katanya.

Menurutnya, keberadaan emas di Parigi Moutong adalah rezeki yang tidak disangka-sangka.

“Kalau dulu sudah ketahuan ada emas, mungkin sudah lebih dulu digarap,” tandas Abdul Sahid. (*)