Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen, Pengamat Sebut Upaya Lindungi Partai

TRIBUNPALU.COM - Megawati Soekarnoputri kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Hal ini menyusul kosongnya kursi Sekjen setelah Hasto Kristiyanto dibebaskan dari tahanan dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik serta Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Voxpol Center, menilai langkah Megawati ini adalah strategi untuk menjaga PDIP.

Menurutnya, Megawati berupaya membendung "infiltrasi kekuatan eksternal" yang ingin mengintervensi arah politik partai.

Adapun pengumuman rangkap jabatan ini merupakan hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali.

Dalam struktur kepengurusan baru periode 2025-2030, nama Hasto tidak lagi tercantum.

Hasto Kristiyanto sendiri mendapatkan amnesti pada Kamis (31/7/2025) malam.

Ia kemudian bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025).

Baca juga: Kongres PDIP di Bali, Megawati Kembali Jadi Ketua Umum

Pangi menambahkan, rangkap jabatan ini merupakan konsolidasi internal.

Langkah ini penting untuk mengunci PDIP agar tidak ada pihak luar yang merusak persatuan kader.

"Ibu Mega ini menjaga partai PDIP supaya tidak dirongrong 'barang selundupan' atau titipan atau pesanan politik dari ruang-ruang gelap kekuasaan lain," ujar Pangi kepada Tribunnews.com, Sabtu (2/8/2025).

Pangi menyebut bahwa posisi Ketua Umum PDIP sudah menjadi semacam hak veto bagi Megawati, yang sulit digantikan oleh sosok lain.

Hingga kini, Megawati tetap mempertahankan kursi tersebut tanpa perlawanan berarti di internal partai.

Lebih jauh, Pangi menilai absennya pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP merupakan bentuk konsolidasi internal.

PDIP Ambil Sikap sebagai Penyeimbang Pemerintah

Dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi.

Megawati mengarahkan PDIP untuk mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan bahwa sebagai partai ideologis, PDIP akan tetap berpihak pada rakyat dan menjaga agar arah pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

Meskipun akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, Megawati menegaskan PDIP akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.

Ia juga mengingatkan kader bahwa keberpihakan PDIP adalah soal kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik.

Berikut daftar lengkap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk periode 2025–2030:

• Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
• Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun
• Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul
• Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus
• Ketua Bidang Ideologi: Djarot
• Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera
• Ketua Bidang SDM : Said Abdullah
• Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
• Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar Pranowo
• Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah
• Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly
• Ketua Bidang perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama/Ahok
• Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
• Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri
• Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas
• Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini
• Ketua Bidang Industri & Perdagangan: Darmadi Duriat
• Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning
• Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
• Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
• Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo
• Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
• Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti
• Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi
• Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo
• Ketua Bidang Pertanian&Pangan: Sadarestu
• Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri
• Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga
• Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi
• Sekretaris Jenderal: Msh dirangkap oleh Ketum.
• Wasekjen Bidang Internal: Dolfie
• Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut
• Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
• Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu
• Wasekjen Bidang Sekretariat: Aryo Adi
• Bendahara Umum: Oly Dondokambay
• Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen
• Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike

(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com