Dinkes Sulteng Soroti Akreditasi Puskesmas Anuntodea, Belum Bisa Kerja Sama dengan BPJS

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti status akreditasi Puskesmas Anuntodea di Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sulteng, Hestiwati Nanga mengatakan, puskesmas tersebut belum bisa menjalin kerja sama dengan BPJS karena belum memiliki hasil akreditasi dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA).

"Kalau belum ada hasil dari LPA, BPJS belum bisa trendsharing," ujar Hestiwati dalam kegiatan penilaian BLUD Puskesmas se-Parigi Moutong, Senin (4/8/2025).

Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong segera menindaklanjuti hasil akreditasi agar layanan puskesmas itu bisa terintegrasi dengan pembiayaan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Bupati Morowali Targetkan Bungku Tengah Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Menurut Hestiwati, status akreditasi menjadi prasyarat penting bagi puskesmas agar bisa memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa capaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) puskesmas di Sulawesi Tengah masih tergolong rendah dibanding target nasional.

“Kami ditarget 90 persen oleh kementerian. Saat ini posisi kami baru 63 persen. Empat kabupaten masih nol persen, termasuk Parigi Moutong,” jelasnya.

Ia berharap, setelah kegiatan ini, akan ada percepatan dari seluruh puskesmas di Parigi Moutong dalam menuntaskan proses menuju BLUD dan akreditasi.

Baca juga: Pemkab Morowali Gandeng Bank Sulteng, SP2D Kini Bisa Dicairkan Secara Online

Hestiwati menambahkan, pihaknya juga sedang diawasi langsung oleh Kementerian Kesehatan hingga Oktober 2025, khususnya dalam evaluasi program pemeriksaan kesehatan gratis.

"Pak Menteri sudah janji ada reward. Tapi kami juga minta bupati bisa ikut beri reward supaya teman-teman puskesmas lebih semangat," ucapnya.

Selain itu, Hestiwati juga mengungkap bahwa Dinas Kesehatan Sulteng baru saja memaparkan capaian program kesehatan keluarga (PKG) di hadapan Kejaksaan Tinggi.

Menurutnya, Kejati kini juga ikut diminta Kemenkes untuk mengawal pelaksanaan program-program nasional di daerah, termasuk implementasi KJSU dan penanganan TBC.

"Jadi kemarin saya paparkan kondisi TBC, capaian PKG, dan bagaimana pelaksanaan KJSU di kabupaten kota. Itu jadi perhatian," tutup Hestiwati. (*)