Ketua DWP Palu Rahmawati Romy Siap Perkuat Peran Perempuan Lewat Program Nyata

Keanggotaan: Pada masa ini, keanggotaan Dharma Wanita mencakup istri Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI yang dikaryakan, dan pegawai BUMN.

Sifat Organisasi: Dharma Wanita pada masa ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah dan dianggap sebagai bagian dari struktur kekuasaan Orde Baru.

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Pada era Reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial di Indonesia, termasuk bagi Dharma Wanita. 

Organisasi ini memutuskan untuk melakukan reformasi internal dan melepaskan diri dari pengaruh politik pemerintah.

Perubahan mendasar ini dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 6-7 Desember 1999. Beberapa hasil penting dari Munaslub tersebut adalah:

Perubahan Nama: Nama organisasi berubah dari "Dharma Wanita" menjadi "Dharma Wanita Persatuan" (DWP).

Penambahan kata "Persatuan" disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Perubahan Anggota: Istilah "Istri Pegawai Republik Indonesia" diganti menjadi "Istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia" (Istri ASN).

Organisasi Non-Politik: DWP menegaskan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat non-partisan, independen, dan demokratis. 

Tujuannya berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Dengan perubahan ini, DWP bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri, tidak lagi menjadi alat politik pemerintah, dan lebih berorientasi pada pemberdayaan anggotanya serta kontribusi positif bagi masyarakat.(*)