Bupati Parigi Moutong Jawab 16 Pandangan Umum Fraksi PDIP soal KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi PDIP terkait KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/8/2025).

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar pengelolaan anggaran. Setiap penambahan maupun pengurangan dilakukan berdasarkan data valid dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menekankan, kebijakan penganggaran dibuat agar efektivitas program meningkat dan manfaat anggaran langsung dirasakan warga di seluruh daerah.

Baca juga: Sidang Lanjutan Kasus Nikita Mirzani, Dokter Oky Kecewa Tak Diizinkan Masuk PN Jakarta Selatan

“RPJMD Parigi Moutong sudah disinkronkan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus utama tetap pada ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Terkait defisit, Bupati menegaskan pengendalian dilakukan melalui belanja efisien dan optimalisasi PAD, termasuk sektor pariwisata, pertanian, dan retribusi jasa umum.

“Kami mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk terus menggali potensi pajak dan retribusi. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci penguatan pendapatan asli daerah,” kata Erwin.

Pembangunan merata juga menjadi prioritas. Program pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, UMKM, dan infrastruktur diarahkan ke desa terpencil, pesisir, dan kawasan tertinggal.

“Kami berkomitmen mempercepat sarana prasarana sekolah, meningkatkan kompetensi guru, dan mendukung pendidikan nonformal serta inklusif,” ungkapnya.

Soal layanan kesehatan, Bupati menegaskan penguatan Puskesmas dan peningkatan kualitas RSUD dilakukan bertahap melalui BLUD agar pelayanan publik meningkat.

“Kita juga menyiapkan buffer budget untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim. Koordinasi lintas sektor serta sinergi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat,” tambah Erwin.

Permintaan perbaikan irigasi di Desa Kasimbar akan difasilitasi pemerintah daerah untuk diteruskan ke Provinsi Sulawesi Tengah.

“Normalisasi sungai di Desa Ulatan akan dilakukan menyesuaikan ketersediaan anggaran, agar program tetap terlaksana secara bertahap,” jelasnya.

Ruas jalan bergelombang akibat akar pohon pelindung di perkotaan segera ditindaklanjuti melalui dinas teknis terkait.

Baca juga: Viral di Pinrang Sulsel, Pria Nyamar Jadi Pengantin Perempuan Demi Tipu Calon Suami Rp28 Juta

“Untuk sampah pesisir, kami akan menyiapkan sarana TPS, melakukan sosialisasi masyarakat, dan mempercepat penyusunan Perda pengelolaan sampah,” kata Bupati.

Perbaikan jalan penghubung Desa Maninili dan Maninili Barat sepanjang tiga kilometer diagendakan melalui DAK 2026.

“Usulan 3.592 P3K sedang dalam proses penetapan NIP BKN. SK dan perjanjian kerja akan diserahkan setelah pertek selesai,” ujarnya.

Program tertunda akibat efisiensi APBD Perubahan T.A 2025 akan dievaluasi kembali.

Baca juga: Harga HP Infinix 2025: Infinix Hot 60 Pro, Infinix Hot 60i, Infinix Note 50x, Infinix Smart 9 HD

“Jika memungkinkan, pelaksanaan program yang sempat tertunda akan dimasukkan kembali melalui penyesuaian anggaran perubahan,” tegas Bupati.

"Komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program memberi manfaat optimal bagi masyarakat," pungkasnya.

Fokus dan Visi RPJMD 2025-2029 Parigi Moutong

Penyusunan RPJMD kali ini mengusung visi besar "Parigi Moutong, Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa".

Visi ini bertujuan untuk memastikan pembangunan menyentuh langsung masyarakat di pelosok desa.

Fokus utama pembangunan dalam RPJMD ini akan menitikberatkan pada empat pilar utama.

Kesehatan: Salah satu program yang dicanangkan adalah "Sehat Bersama Parimo," yang mencakup layanan kesehatan gratis dan penyediaan ambulans gratis.

Pendidikan: Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas, terutama untuk mengatasi akses pendidikan yang belum merata.

Ekonomi: Arah kebijakan pembangunan akan dititikberatkan pada industrialisasi pertanian.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing daerah, pendapatan, dan membuka lapangan kerja.

Tata Kelola Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Proses Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen RPJMD ini dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk:

Orientasi Penyusunan Dokumen: Dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai substansi RPJMD.

Konsultasi Publik: Forum ini diadakan untuk mengumpulkan masukan, kritik, dan gagasan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Tujuannya adalah agar dokumen RPJMD benar-benar menjawab tantangan nyata di daerah.

Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga cerminan komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Parigi Moutong yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.(*)