Bocoran DPR: Akhir Tahun 2025 Akan Ada Kapolri Baru, Listyo Sigit Diganti?

TRIBUNPALU.COM - Isu pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali dibahas.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai Kapolri, dikabarkan akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun 2025.

Kabar ini muncul di tengah gelombang ketidakpuasan publik yang kian meluas.

Akar masalahnya bermula dari serangkaian insiden yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Puncaknya terjadi saat demonstrasi 30 Agustus 2025, di mana aksi massa menuntut pembenahan total di tubuh kepolisian.

Tuntutan ini diperkuat oleh sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan oknum polisi.

Salah satu insiden yang paling memicu kemarahan publik adalah tewasnya Affan Kurniawan.

Pengemudi ojek online (ojol) itu meninggal setelah ditabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Peristiwa tragis ini menambah panjang daftar catatan buruk yang menodai citra Polri.

Masyarakat geram karena merasa penegakan hukum tidak berjalan adil.

Baca juga: Demo Siswa SMAN 5 Palu Meluas: Tolak Intimidasi dan Tuntut Transparansi Dana BOS

Ada anggapan kuat bahwa hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Tekanan publik yang bertubi-tubi ini akhirnya memunculkan isu pergantian Kapolri. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, turut memberikan pandangannya terkait krisis kepercayaan ini.

Ia menegaskan bahwa kunci utama pemulihan adalah dengan mengembalikan Polri pada jati dirinya.

Menurutnya, tanpa kepercayaan, institusi Polri akan kehilangan legitimasi.

Pandangan Mahfud MD disampaikan dalam sebuah Forum Belajar Bersama (FBB) yang digelar di Mabes Polri pada Jumat (12/9/2025). 

Mahfud menekankan bahwa pedoman utama Polri harus tetap dipegang teguh.

"Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," ujar Mahfud MD.

Ia meyakini, dengan cara ini, Polri akan kembali dipercaya sebagai penjaga hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Jadwal KM Dorolonda Terbaru: Palu - Surabaya Berlayar Sebentar Malam, Cek Tiket di Pelni.co.id

Surpres Belum Diterima

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait isu yang beredar.

Hingga Jumat (12/9/2025) malam, ia mengaku belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri. 

"Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri," kata Dasco Sabtu (13/9/20225) dikutip dari Tribunnews.

Komisi III DPR RI, yang memiliki kemitraan dengan Polri, memberikan sedikit bocoran.

Anggota Komisi III, Nasir Djamil, mengatakan bahwa meskipun belum ada surpres, informasi dari sumber yang dipercaya menunjukkan Listyo Sigit akan dipertahankan.

Namun, masa jabatannya hanya sampai akhir tahun 2025.

"Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025."

"Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025," kata Nasir, Sabtu (13/9/2025). 

Pernyataan ini cukup mengejutkan karena memberikan gambaran jelas mengenai rencana ke depan.

Di satu sisi, ada kepastian Listyo Sigit akan bertahan, di sisi lain, ada sinyal kuat bahwa pergantian akan terjadi.

Nasir Djamil menilai, sudah saatnya ada pergantian di tubuh Polri.

Menurutnya, hal ini wajar dalam konteks regenerasi.

Regenerasi kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan institusi terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

"Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru," lanjut Nasir.

Ia berharap pergantian ini bisa membawa angin segar dan kemajuan bagi Polri.

Pemimpin baru diharapkan mampu merespons tuntutan publik dan memperbaiki citra institusi.

Lebih lanjut, Nasir menyebut pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah hal yang biasa terjadi.

Ini merupakan hak prerogatif presiden dan tidak perlu menjadi isu yang terlalu dibesar-besarkan. Namun, ia juga memahami mengapa isu ini menjadi perhatian luas.

Publik menanti sosok baru yang dapat membawa perubahan fundamental.

Pertanyaan tentang siapa sosok yang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit mulai beredar.

Namun, Nasir Djamil meminta publik untuk bersabar.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," tandas Nasir. 

Baca juga: Harga iPhone Terbaru: iPhone 17 Mulai Rp 13 Juta, iPhone 17 Air Mulai Rp 16 Jutaan

Klarifikasi Istana

Sebelumnya, kabar pergantian Kapolri ini sempat ditepis pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa informasi soal pencopotan Listyo Sigit  tidak benar.

Ia mengatakan surpres dari Prabowo juga belum sampai ke DPR RI.

“Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” ujar Prasetyo, Sabtu (13/9/2025).

Meski Istana dan DPR telah membantah adanya surpres, publik masih menunggu kepastian langsung dari Prabowo.

Dua Kandidat Kuat

Rumor Istana mengirimkan Surat Presiden (Supres) ke komisi III DPR RI semakin kuat.

Berdasarkan fungsinya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Supres sering kali merupakan surat resmi yang dikirimkan oleh Presiden kepada lembaga negara lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menyampaikan suatu usulan atau penugasan

Surat itu disebut berisi dua nama yang akan dipilih presiden Prabowo menjadi kandidat calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dua jenderal itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal atau Komjen.

Hal itu sesuai dengan peraturan bahwa calon Kapolri wajib berpangkat Komjen.

Kedua nama tersebut disebut-sebut adalah Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Karyoto.

Rumor ini muncul setelah adanya upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi Polri di Mabes Polri pada Jumat (12/9/2025).

Komjen Suyudi Ario Seto, yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sebelumnya dikenal sebagai Kapolda Banten.

Sementara itu, Komjen Karyoto, yang baru dilantik menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), memiliki rekam jejak sebagai mantan Kapolda Metro Jaya.

Keduanya dianggap memenuhi syarat dan memiliki pengalaman memimpin Polda Tipe A.

Jika kabar ini benar, maka Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Karyoto berpeluang besar menjadi orang nomor satu di tubuh Polri.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin Polri selanjutnya kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com