Mengaku Korban, Ustaz Khalid Basalamah Serahkan Rp9,2 Miliar ke KPK dalam Kasus Kuota Haji

Beberapa orang telah dipanggil untuk diperiksa, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Meskipun demikian, KPK belum juga merilis siapa tersangka resmi dari kasus ini.

Duduk Perkara

Kasus korupsi ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi.

Kuota ini diberikan dengan tujuan untuk mempercepat antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun.

Namun, Kemenag era Yaqut justru membagi rata kuota tersebut: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Kebijakan ini dianggap janggal dan melanggar aturan.

Pembagian ini melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota nasional. Pelanggaran ini menjadi dasar kecurigaan KPK.

Akibat dari kebijakan tersebut, sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024.

Mereka seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan kuota tambahan tersebut.

KPK menduga ada niat jahat di balik pembagian tak proporsional ini.

Dugaan ini mengarah pada adanya praktik jual beli kuota antara oknum Kemenag dengan pihak travel.

Agen travel diduga harus menyetor uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan jatah kuota haji khusus.

Besaran setoran per kuota diperkirakan antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS, atau sekitar Rp42 juta hingga Rp113 juta.

Saat ini, penyidik KPK sedang mendalami siapa perancang naskah Surat Keputusan (SK) pembagian kuota tersebut.

Mereka juga menelusuri alur perintah di baliknya sebelum akhirnya ditandatangani oleh menteri.

Dugaan kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun.(*)

Artikel telah tayang di Warta Kota