Mahfud MD Ngaku Ditawari Kursi Menko Polkam Sebelum Pelantikan, Tolak karena Etika Politik
Mahfud MD mengungkapkan saat itu dirinya tidak menjawab tawaran dari jenderal senior itu.
Tidak lama setelah itu, ia dipercaya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada periode 1998-1999, sebuah posisi yang sangat strategis dalam struktur TNI.
Sebelum memasuki masa purnawirawan pada tahun 2004, Djamari juga menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
Pengalamannya yang luas di berbagai level komando membuatnya sangat familiar dengan isu-isu politik dan keamanan, baik di dalam maupun luar negeri.
Di masa transisi politik Indonesia, Djamari Chaniago juga turut berkontribusi di ranah legislatif. Ia sempat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mewakili Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999). Kehadirannya di parlemen memberikan perspektif militer dalam perumusan kebijakan nasional.
Setelah pensiun dari dunia militer, Djamari tidak lantas berdiam diri.
Ia tetap aktif dalam kegiatan sipil, salah satunya dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang. Aktivitasnya ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkontribusi di luar lingkungan militer.
Djamari Chaniago juga dikenal sebagai sosok yang peduli pada lingkungan sosial.
Ia pernah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat. Keterlibatannya ini menunjukkan sisi lain dari seorang jenderal yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
Sebagai bentuk pengakuan atas pengabdiannya, Djamari telah menerima berbagai penghargaan dan tanda kehormatan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Beberapa di antaranya adalah Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia.
Orang kepercayaan Wiranto
Dikutip dari Kompas TV, Djamari pernah disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Jenderan TNI, Wiranto. Karena kedekatan itu, Djamari bisa menduduki jabatan sebagai Pangkostrad dalam waktu singkat.
Hal ini terjadi pada 1998 ketika Letjen TNI Jonny Lumintang menjabat sebagai Pangkostrad. Kala itu, Jonny baru menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam.
Namun, jabatan itu tiba-tiba diberikan kepada Djamari. Selama menjadi Pangkostrad, Djamari dipercaya meredam situasi yang saat itu tengah memanas usai turunnya Presiden Soeharto pada 1998.
Ketua Klub Moge Pengeroyok 2 Angota TNI di Bukittinggi Sumbar
Djamari Chaniago pernah menjadi sorotan pada 2020 silam.
Saat itu klub motor gede (moge) yang ia pimpin terlibat mengeroyokan dua orang anggota TNI.
Diketahui, dua anggota TNI itu berinisial Serda MIS dan Serda MY bertugas di Satuan Intel Kodim 0304/Agam, Sumatera Barat ( Sumbar ).
Adapun peristiwa itu terjadi di Simpang Tarok, Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (30/10/2020).
Dalam video itu, tampak terlihat korban didorong hingga tersungkur.
Belakangan, dua orang anggota motor gede alias moge yang diduga mengeroyok dua anggota TNI di Bukittinggi, Sumbar, ditetapkan tersangka.
Kini, dua orang pengendara moge tersebut telah mendekam di dalam sel tahanan Mapolres Bukittinggi.
Nama Letjen (Purn) Djamari Chaniago ikut menjadi viral dalam kasus ini.
Mantan Panglima Kostrad tersebut berada dalam rombongan pengendara motor Harley Davidson yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap dua orang anggota TNI yang sedang melakukan tugasnya.
Ia diketahui memimpin Harley Davidson Owner Grup Siliwangi Bandung Chapter Indonesia.
Djamari dan rombongannya hendak touring ke Sabang, Aceh.
Sepatu dan helm anggota klub Harley Davidson Owner Grup (HOG) Siliwangi Bandung, Jawa Barat, menjadi barang bukti dalam kasus pengeroyokan dua anggota TNI dari Kodim 0304/Agam, Sumatera Barat.
Sementara dua tersangka dari anggota klub itu, MS (49) dan B (18) sudah ditetapkan sebagai tersangka.(*)
| Pemerintah Beri Diskon Tiket Domestik Kelas Ekonomi 14 Persen Sambut Nataru 2025/2026 |
|
|---|
| Tonggak Sejarah Sektor Pertanian, Harga Pupuk Turun 20 Persen Mulai Hari Ini |
|
|---|
| Presiden Prabowo Usul Uang Sitaan Korupsi CPO Rp13 T Dialokasikan untuk Pendidikan |
|
|---|
| 'Sering Diselewengkan' Alasan Menkeu Purbaya Kekeuh Tak Tambah TKD 2026 |
|
|---|
| Jokowi Bicara Kinerja Setahun Prabowo-Gibran: Sudah Baik, Ada yang Perlu Dievaluasi |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.