TRIBUNPALU.COM - Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Rp 900 segera cair kepada penerima manfaat, ini cara untuk mencairkan di Bank Himbara atau Kantor Pos.

Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat mulai pekan ini. 

Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025.

BLT tersebut memiliki nilai total Rp900 ribu yang diperuntukkan bagi tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025. 

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur, yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, penyaluran BLT lewat PT Pos akan dimulai minggu ini, meskipun belum ada tanggal pasti yang dikonfirmasi secara resmi.

“Insya Allah mulai minggu depan akan kita salurkan yang PT Pos,” kata Gus Ipul di Kantor Kecamatan Cibinong, Bogor, Jumat (24/10/2025).

Baca juga: Harga Terbaru iPhone di Indonesia: iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17

Ia menjelaskan bahwa PT Pos memiliki tiga mekanisme penyaluran, yakni melalui pengambilan langsung di kantor pos, pengantaran ke rumah khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas, atau pengumpulan di kelurahan atau kecamatan berbasis komunitas.

“PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” ujarnya.

Sementara itu, bagi penerima yang sudah memiliki rekening, penyaluran dilakukan melalui Himbara.

“Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul. Ia menegaskan, penyaluran melalui Himbara tidak dikenakan biaya, sementara melalui PT Pos terdapat biaya operasional.

“Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengingatkan penerima manfaat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan tidak memberikan pungutan apa pun kepada pihak manapun.

“Semua sudah dibiayai pemerintah,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa bansos ini bersifat sementara dan mendorong penerima agar menjadi keluarga yang lebih mandiri.

“Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 18.902.394 KPM yang belum memiliki rekening bansos reguler. 

Setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ditemukan bahwa 11.362.037 di antaranya ternyata memiliki rekening aktif dan tengah dikonfirmasi ke bank Himbara.

“Yang belum memiliki rekening itu sebanyak 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Baca juga: UI Gelar Workshop Digitalisasi Kawasan Transmigrasi, Bupati Sigi: Palolo Jadi Kawasan Prioritas

Lalu, bagaimana dengan mereka yang belum memiliki rekening?

Gus Ipul menegaskan, BLTS bagi KPM tanpa rekening akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

Sementara bagi penerima yang sudah memiliki rekening, bantuan akan langsung ditransfer lewat bank Himbara.

Ia menambahkan, Kemensos bersama pendamping daerah sedang melakukan verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran. 

Hingga kini, lebih dari 180 ribu KPM telah diverifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Targetnya, proses verifikasi rampung dalam waktu dekat agar BLTS bisa segera disalurkan.

“Harus selesai bulan ini atau bulan depan, karena ini untuk Oktober, November, dan Desember,” jelasnya.

Dalam kesempatan lain di Bogor, Jumat (24/10/2025), Gus Ipul mengimbau para KPM untuk bersabar menunggu data dikonsolidasi. 

Setelah valid, PT Pos akan mengirimkan undangan pencairan bantuan melalui tiga cara: datang langsung ke kantor pos, pengantaran ke rumah khusus lansia dan disabilitas, atau melalui kegiatan di kelurahan dan kecamatan.

Ia juga mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan dan tidak ada pungutan biaya dalam proses pencairan. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengajak para penerima untuk mulai mandiri. “Bansos ini sifatnya sementara. Siapa yang dapat bantuan lebih dari lima tahun, nanti jadi prioritas untuk diberdayakan,” ujarnya.

BLT sama dengan BSU?

Pemerintah saat ini tengah memproses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai Rp900 ribu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

Bantuan ini diberikan untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025, dan ditargetkan menyasar 35 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam pelaksanaannya, BLT disalurkan melalui bank-bank milik negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. 

Bagi penerima yang sudah memiliki rekening, bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. 

Sementara bagi yang belum memiliki rekening, pencairan dilakukan lewat PT Pos dengan sistem undangan atau pengantaran langsung.

Meski sama-sama berupa bantuan tunai dari pemerintah, BLT dan BSU (Bantuan Subsidi Upah) memiliki perbedaan mendasar.

BLT merupakan bantuan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan miskin. 

Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyasar masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyaluran BLT bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, atau dampak sosial lainnya.

Sementara itu, BSU adalah bantuan untuk pekerja formal yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

Program ini berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan disalurkan langsung melalui rekening pekerja di bank Himbara.

Rincian Program BLT Rp900 Ribu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa dari total penerima BLT, sekitar 7,5 juta KPM belum memiliki rekening, sehingga pencairan akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul, Jumat (24/10/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan bahwa PT Pos memiliki tiga mekanisme pencairan bantuan:

1. Datang langsung ke kantor pos,
2. Disalurkan ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas,
3. Diserahkan secara kolektif di kantor kelurahan atau kecamatan.

“Semua sudah dibiayai pemerintah,” tegas Gus Ipul, memastikan tidak ada pungutan biaya dalam proses pencairan. 

Ia juga menekankan agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan dan mendorong penerima agar lebih mandiri.

“Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

(Tribunnews.com/Widya)