PDIP Bongkar Motif Budi Arie Pindah ke Gerindra: Ingin Perlindungan Hukum

"Karena satu langkah saja (keliru), Budi Arie pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan Jaksa juga menyebut nama Budi Arie berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Arie tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka," ungkap Ferdinand dikutip dalam tayangan Kompas Tv, Minggu (2/11/2025)

Ferdinand menyimpulkan, tanpa perlindungan politik dan hukum, Budi Arie akan dijadikan tersangka.

Hal kedua yang disoroti PDIP adalah niat Budi Arie untuk terus eksis.

Ia ingin tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Ferdinand menyebut kondisi Jokowi saat ini semakin kritis.

Banyak kawan politik yang dulu bersama-sama kini pergi meninggalkan Jokowi.

Baca juga: Mediasi Tertunda, Raisa dan Hamish Daud Kompak Tak Hadir di Sidang Perdana

Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang bermasalah secara hukum. 

"Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi."

"Sebentar lagi Jokowi akan sendirian, ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum, seperti (Immanuel Ebenezer) alias Noel dan Silvester Matutina mereka loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan," lanjut Ferdinand.

Oleh karena itu, Projo ingin mendapat dukungan politik baru.

Tujuannya agar mereka bisa terus eksis di pemerintahan.

Pergeseran Projo ini dilihat PDIP sebagai tindakan oportunis.

Perubahan logo menjadi simbol dari perubahan kepentingan.

"Entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Jadi, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum," terang Ferdinand.

Ferdinand menegaskan, Gerindra menjadi pilihan Budi Arie karena statusnya sebagai partai terbesar di pemerintahan.