KWSLP Harap Pemkot Palu Beri Solusi bagi Warung Makan Menengah ke Bawah

TRIBUNPALU.COM - Kerukunan Warung Sari Laut Kota Palu (KWSLP) mengungkapkan keberatan mereka terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palu yang menaikkan pajak makan dan minuman menjadi 10 persen.

Mereka menilai kebijakan ini memberatkan warung-warung makan khususnya yang menyasar segmen masyarakat menengah ke bawah.

Sekretaris KWSLP, Kaswan, mengatakan bahwa warung makan jenis sari laut memiliki karakter berbeda dibandingkan kafe atau restoran modern.

“Pajak 10 persen itu jadi beban berat bagi kami. Warung-warung seperti kami menyediakan kebutuhan pokok masyarakat menengah ke bawah, jadi belum siap menambah biaya itu ke harga makanan,” ujar Kaswan.

Baca juga: Inisiatif Desa Binaan Imigrasi Indonesia Curi Perhatian di Forum ASEAN

Ia menegaskan, kenaikan harga menu yang selama ini terjadi bukan lantaran pajak baru, melainkan dampak langsung dari melonjaknya harga bahan pokok di pasar.

“Setiap tahun bahan pokok naik, dan kami terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap bisa bertahan,” tambahnya.

Kaswan juga mengungkapkan upaya penerapan pajak makan dan minum sebenarnya sudah dicoba pada awal 2024, namun dianggap tidak efektif karena banyak konsumen yang memilih tidak membayar, bahkan beralih ke tempat lain.

“Kalau di kafe memang bisa langsung diterapkan, tapi di warung sari laut kami, konsumen sangat sensitif terhadap kenaikan harga,” jelasnya.

Meski begitu, KWSLP tetap memahami kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Baca juga: Pelaku Usaha Warung Sari Laut di Palu Mengeluhkan Beban Pajak 10 Persen, Konsumen Jadi Korban

Namun, Kaswan berharap ada kebijakan yang lebih berpihak dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kuliner kecil agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi konsumen.

“Banyak warung kami sampai harus merogoh kantong sendiri untuk membayar pajak ini. Kami berharap ada solusi yang bisa membantu kami tetap bertahan tanpa harus menambah beban konsumen,” pungkas Kaswan.

KWSLP juga sudah lebih dulu menaikkan harga menu sekitar Rp2.000 per porsi sepanjang 2025 sebagai penyesuaian akibat kenaikan harga bahan pokok.

Polemik Pajak Restoran di Kota Palu

Pemerintah Kota Palu menerapkan pajak restoran sebesar 10 persen terhadap setiap transaksi makan dan minum yang dilakukan di tempat usaha, seperti rumah makan, warung, kafe, hingga restoran modern.

Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Secara nasional, tarif ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Di Kota Palu, aturan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011, dan kemudian disesuaikan kembali dengan Perda Nomor 9 Tahun 2023, yang merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa pajak ini bersifat wajib dan memaksa, sehingga seluruh pelaku usaha kuliner diminta untuk menaati ketentuan tersebut.

Untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak, Pemkot Palu aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. 

Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan stiker informasi pajak di tempat usaha, edukasi langsung kepada pemilik usaha, dan penyebaran informasi melalui media. 

Selain itu, tim pengawas yang terdiri dari unsur pemerintahan dan penegak hukum dibentuk untuk memastikan penerapan pajak berjalan dengan baik. 

Tim ini juga bertugas menindak pelaku usaha yang tidak patuh, termasuk memberikan sanksi berupa peringatan hingga penutupan usaha jika pelanggaran terus dilakukan.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak restoran sebesar Rp 75 miliar.

Namun hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar Rp 41,7 miliar, atau sekitar 59 persen dari target yang ditetapkan. (*)