Sinergi Pemkot dan DPRD Palu: Tiga Ranperda Strategis Masuk Tahap Jawaban Wali Kota

TRIBUNPALU.COM - Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo menghadiri rapat paripurna bersama anggota DPRD Kota Palu, Senin (25/8/2025).

Rapat itu berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Kota Palu, Jl Moh Hatta, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Rapat paripurna tersebut membahas sejumlah agenda penting, antara lain Pendapat Akhir Wali Kota Palu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu yang dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda antara pimpinan DPRD Kota Palu dan Wali Kota Palu.

Baca juga: Verifikasi Nasional KKS: Kota Palu Tunjukkan Komitmen Menuju Kota Sehat dan Layak Huni

Selain itu, rapat juga mengagendakan Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi atas tiga Ranperda, yakni:

1. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
2. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah..

“Dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah, tentunya banyak menguras tenaga dan pikiran kita semua, namun kesemuanya itu sangat mulia dan patut kita hargai serta hormati sebagai wujud pengabdian yang menjadi amanah bagi kita semua,” ucap Irmayanti Pettalolo.

Wali Kota melalui Sekda juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus DPRD Kota Palu atas pokok-pokok pikiran yang cerdas dan berharga dalam penyempurnaan Ranperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, sehingga dapat disetujui bersama. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran pejabat Pemerintah Kota Palu serta perancang peraturan perundang-undangan yang turut mendampingi proses pembahasan.

Menutup pendapat akhirnya, Irmayanti mengingatkan asas fiksi hukum (presumption iures de iure), bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan mengikat seluruh masyarakat. 

Baca juga: BKN Regional IV Kunjungi Kota Palu, Bahas Percepatan Penetapan NIP PPPK 2024

“Ketika peraturan daerah ini sudah berlaku, wajib hukumnya bagi setiap orang untuk melaksanakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa beralasan tidak mengetahui hukum untuk menghindar dari tanggung jawab,” tegas Sekda.

Rapat paripurna tersebut berjalan dengan lancar dan penuh khidmat sebagai wujud sinergi antara Pemerintah Kota Palu dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Proses Pembahasan Ranperda

Pembahasan Ranperda di DPRD Kota Palu melibatkan beberapa tahapan utama:

Penyusunan Propemperda: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu menyinkronkan dan menyelaraskan daftar Ranperda yang akan dibahas dalam satu tahun.

Baca juga: Korlap Mahasiswa Kecam Aksi Polisi Seret Pendemo di Kota Palu

Pembentukan Pansus: DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda secara mendalam.

Fasilitasi Gubernur: Sebelum disahkan, Ranperda diusulkan ke Gubernur Sulawesi Tengah untuk difasilitasi, memastikan isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengambilan Keputusan: Setelah melalui pembahasan dan fasilitasi, Ranperda akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD untuk disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersama Wali Kota.(*)