Wakapolda Tegaskan Tak Ada Tambang Ilegal di Poboya Palu

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid sempat mendorong adanya legalitas aktivitas tambang rakyat di Poboya.

Baca juga: Pendapatan Pajak Kota Palu 2025 Tembus Rp333 Miliar

Ketua Demokrat Sulteng itu menyiapkan skema kemitraan serta mengusulkan penciutan wilayah izin usaha pertambangan PT CPM.

Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat asli Poboya dapat merasakan langsung manfaat pengelolaan sumber daya alam di wilayah yang selama ini mereka anggap sebagai tanah warisan leluhur.

Di sisi lain, masyarakat Poboya juga kerap melakukan aksi demonstrasi menuntut agar sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT CPM dialokasikan untuk masyarakat sekitar.

Dengan demikian, persoalan pertambangan di Poboya dinilai bukan semata persoalan penegakan hukum, melainkan relasi antara perusahaan pemegang izin dan masyarakat lokal. (*)