Sampai 25 Agustus 2025, OJK menempatkan enam perusahaan asuransi dan reasuransi serta tujuh dana pensiun dalam pengawasan khusus.
Sedangkan addendum terakhir tercatat 27 September 2025, meski saat itu masih ada desain yang belum diberikan.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025.
Langkah itu untuk mengetahui posisi hukum sekaligus menyiapkan langkah-langkah konkret terkait status WPR.
Menurut mereka, kewajiban branding justru menyulitkan dalam menjalankan aktivitas sebagai driver transportasi online.
Menurut mereka, aturan saat ini hanya memperbolehkan ojek online mengantar penumpang hingga dalam kawasan bandara, terminal, dan pelabuhan.
Wali Kota Palu menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi aktif antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi terbaik.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari janji Hadianto saat menemui massa aksi di halaman Kantor DPRD Sulawesi Tengah pada 1 Oktober lalu.
Pertemuan itu membahas isu pertambangan dan perlindungan hak masyarakat yang terdampak.
Aksi berlangsung dalam suasana rintik hujan dengan pengamanan ketat aparat Polresta Palu dan jajaran Polda Sulteng.
Mereka duduk melingkar bersama pimpinan DPRD, Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Palu.
Aparat dari Polresta Palu bersama jajaran Polda Sulteng ikut mengamankan jalannya aksi.
Di tengah suasana dingin, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan kabar gembira untuk para Ojol.
Bahkan Direktur Samapta Polda Sulteng Kombes Pol Mikael P. Sitanggang ikut bergabung dalam sesi foto tersebut.
Ada pemandangan berbeda usai aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di depan DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025).
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 2 Palu memberikan klarifikasi terkait sumbangan yang ramai diperbincangkan.
Nominalnya bervariasi, dari ratusan ribu rupiah hingga mendekati Rp1 juta.
Ketika mahasiswa berhasil memasuki gedung DPRD Sulawesi Tengah, aksi pungut sampah tetap dilakukan di sekitar lokasi.
Kepala Kemenag Kota Palu, Ahmad Hasni, mengatakan pembelajaran tetap berlangsung tetapi dialihkan secara daring.
Massa aksi memusatkan kegiatan di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur.