Bahkan Direktur Samapta Polda Sulteng Kombes Pol Mikael P. Sitanggang ikut bergabung dalam sesi foto tersebut.
Ada pemandangan berbeda usai aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di depan DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025).
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 2 Palu memberikan klarifikasi terkait sumbangan yang ramai diperbincangkan.
Nominalnya bervariasi, dari ratusan ribu rupiah hingga mendekati Rp1 juta.
Ketika mahasiswa berhasil memasuki gedung DPRD Sulawesi Tengah, aksi pungut sampah tetap dilakukan di sekitar lokasi.
Kepala Kemenag Kota Palu, Ahmad Hasni, mengatakan pembelajaran tetap berlangsung tetapi dialihkan secara daring.
Massa aksi memusatkan kegiatan di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur.
Katanya, dengan dalih “sumbangan” agar anak mereka bisa diterima di sekolah yang beralamat di Jl Setiabudi No.58 Kota Palu tersebut.
Yayasan Hadji Kalla kembali mengingatkan bahwa program ini terbuka bagi mahasiswa aktif dari berbagai jurusan.
Kariernya kemudian berkembang dengan menduduki posisi direktur pada CV Lembah Palu.
Ahmad Hasni menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan dan sejumlah korban lainnya.
Sekretaris PC IMM Palu, Moh Naim Muttaqin, menilai dana sebesar itu seharusnya bisa diarahkan ke program beasiswa.
Sekolah yang terletak di Jl Gatot Subroto, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur itu dinahkodai oleh Dahlan Moh Saleh.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Ketua TP PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, dan Sekda Provinsi Novalina.
Ketua Skripta Diantara, Vebry Tri Haryadi, menyebut kantor ini lahir dari komitmen bersama.
Ketua Panitia, Ratna Mayasari Agan, mengatakan sedikitnya 2.700 paket sembako subsidi telah dibagikan kepada masyarakat.
Mahasiswa dan masyarakat mengekspresikan kekecewaan melalui aksi demonstrasi, di Kota Palu beberapa waktu lalu.
Lokasinya berada di sebelah kir kelurahan Tondo jika dari arah titik Nol Kota Palu.
Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-27 Partai berwarna biru lambang matahari itu.
Menurutnya, kewajiban pemerintah memang menyediakan transportasi publik.