Morowali Utara Hari Ini

Anwar Hafid Minta Validasi Data Kemiskinan Jadi Dasar Program Sinergi di Morowali Utara

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyoroti angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 masih berada di level 11 persen.

Editor: Fadhila Amalia
Ro Adpim Setdaprov Sulteng
PERTEMUAN - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Rabu (20/8/2025).  Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka mempercepat pembangunan serta menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. 

“Rapat kerja ini diharapkan melahirkan kesepakatan program dengan payung hukum yang jelas, sehingga implementasinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Rapat kerja ini merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya digelar di Kabupaten Buol dan Morowali.

Baca juga: Petani Balinggi Jati Desak Pembangunan Tanggul Permanen, Sawah 150 Hektare Terancam Gagal Panen

Forum ini bertujuan menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, dan mempercepat pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka dan Statistik Kemiskinan di Morowali Utara

Berdasarkan data dari lembaga terkait, persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, angkanya masih menjadi perhatian serius.

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin mencapai 12,85 persen. Meskipun angkanya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persentase ini masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan di Morowali Utara tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa isu struktural:

Dampak Pertambangan Nikel: Meskipun industri nikel menciptakan lapangan kerja, dampaknya terhadap kemiskinan masyarakat lokal masih diperdebatkan.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan telah merusak lingkungan, mencemari sumber air bersih, dan mengganggu mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perikanan.

Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber penghasilan dan harus mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan dasar.

Keterbatasan Akses dan Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman, membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar.

Hal ini membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan.

Kerentanan Sektor Pertanian dan Perikanan: Mayoritas penduduk Morowali Utara bekerja sebagai petani dan nelayan.

Namun, mereka rentan terhadap perubahan musim yang tidak menentu, fluktuasi harga komoditas, dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

Keterbatasan Akses Air Bersih: Pencemaran sungai akibat lumpur tambang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Mereka terpaksa membeli air dengan harga yang mahal, yang membebani pengeluaran rumah tangga dan memperburuk kondisi ekonomi.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved