Sulteng Hari Ini
Anggota DPRD Sulteng Soroti Ketidakadilan DBH, Minta Pemerintah Pusat Bersikap Proporsional
Safri khawatir pemotongan DBH tersebut berdampak buruk pada kondisi masyarakat dan pembangunan daerah.
Penulis: Zulfadli | Editor: Fadhila Amalia
lihat foto
"Aktivitas tambang yang tidak terkendali di Sulteng saat ini, berdampak negatif pada lahan pertanian dan areal nelayan, menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian," imbuhnya.
Wakil Ketua DPW PKB Sulteng ini juga meminta pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus terhadap Sulteng yang tengah melakukan pemulihan pasca bencana.
"Sulteng yang mengalami pasca bencana butuh perlakuan khusus. DBH bisa menjadi sumber pendanaan yang penting, mengingat pemulihan pasca bencana memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan," ujar Safri.
Safri menyinggung kurangnya pelibatan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan strategis termasuk alokasi DBH. Dirinya mendorong agar daerah diberi kewenangan lebih besar terkait DBH.
Baca juga: Polres Parimo Amankan 9 Motor Curian, Pelaku Gunakan Uang untuk Beli Narkoba
"Kami mendorong agar daerah diberikan kewenangan lebih besar serta penyederhanaan regulasi terkait DBH, agar daerah dapat lebih mudah mengelola dan menggunakan dana tersebut," pungkasnya.
| Meski TKD Dipangkas, Gubernur Sulteng Tegaskan Komitmen Layanan Masyarakat Tetap Prioritas |
|
|---|
| Cuaca Buruk, Objek Wisata Tambing di Taman Nasional Lore Lindu Sulteng Ditutup Sementara |
|
|---|
| Talkshow Karantina Bahas Pelestarian Satwa dan Vaksinasi Rabies di Sulteng |
|
|---|
| Puskesmas Birobuli Jemput Bola Lewat Program SAPA SEHAT |
|
|---|
| IPR Kayuboko Jadi Contoh Tambang Rakyat Legal, DPN Sulteng Pastikan Pekerja Terlindungi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.