Warga Segel Kantor Desa Bambalemo

Camat Parigi Pastikan Pelayanan Warga di Desa Bambalemo Tetap Berjalan Meski Kantor Disegel

Camat Parigi, Ramlin, memastikan pelayanan administrasi di Desa Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), tetap berjalan

Penulis: Abdul Humul Faaiz | Editor: Lisna Ali
FAIZ / TRIBUNPALU.COM
KANTOR DESA DISEGEL - Camat Parigi, Ramlin, memastikan pelayanan administrasi di Desa Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), tetap berjalan meski kantor desa disegel warga. 

Menurutnya, pemerintah daerah juga sudah menerima laporan mengenai aksi penyegelan kantor desa tersebut.

“Langkah-langkah penyelesaian sedang dipikirkan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ucap Ramlin.

Ia berharap, masyarakat Desa Bambalemo tetap mengutamakan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

“Kalau ada persoalan, mari kita duduk bersama mencari jalan keluar, bukan dengan cara yang merugikan banyak orang,” tuturnya.

Ramlin menambahkan, pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah kecamatan dalam setiap kondisi.

“Apapun yang terjadi, hak warga untuk mendapatkan layanan tidak boleh terhenti,” pungkasnya.

Baca juga: Banggai Kepulauan Raih Prestasi pada Puncak Jambore Sulteng 2025

Warga Segel Kantor Desa

Sebelumnya, warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali melakukan penyegelan kantor desa, Senin (25/8/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Kepala Desa Susanto yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sekitar 40 warga terlihat memblokade pintu utama kantor desa dengan memasang palang kayu, sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap tidak responsif.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Ma’ruf, salah satu tokoh masyarakat.

Menurutnya, Kepala Desa jarang masuk kantor, sehingga berbagai urusan dan kebutuhan administrasi masyarakat terbengkalai.

“Kalau pemimpin jarang hadir, bagaimana mau mengurus desa?” lanjutnya.

Selain itu, warga juga mempersoalkan pengelolaan Dana Desa tahun 2023–2024 yang dinilai tidak transparan.

Mereka menduga anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

“Kami ingin ada transparansi, supaya semua jelas dan masyarakat ikut mengawasi,” tegas Ma’ruf.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved