Vebry Tri Haryadi: Pernyataan Presiden Soal Makar Harus Disertai Bukti Hukum

"Pemecatan itu bukan jalan keluar, karena jelas disini yang gagal adalah Partai Politik yang ada. Ini menunjukam wajah Parpol kita yang tidak sehat, tidak pro terhadap masyarakat melainkan hanya semata untuk berada dalam lingkungan kekuasaan. Yang harus dirubah adalah pemerintah, wakil rakyat harus punya komitmen untuk benar-benar berjuang bagi martabat bangsa ini, sejahterakan masyarakat dan utamakan hukum sebagai Panglima di NKRI," ucap Vebri.

Baca juga: Dinas Pendidikan Sulteng Liburkan Sekolah Tingkat SMA dan SMK 1 September 2025

"Produk UU perampasan aset, serius dalam memerangi Korupsi, dan para elit serta pembantu Presiden atau para menteri yang bekerja sesuai sumpah jabatan dan bukannya malah membuat kegaduhan, program kinerja kementerian yang menyusahkan masyarakat, dan lainnya," pungkasnya.

Pernyataan Prabowo Subianto

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap DPR, khususnya terkait rencana kenaikan tunjangan dan sikap yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Beberapa anggota DPR yang membuat pernyataan kontroversial juga turut memicu kemarahan. Akibatnya, protes meluas dan memicu kerusuhan di beberapa daerah.

Dalam situasi yang semakin memanas ini, Presiden Prabowo mengeluarkan delapan poin pernyataan.

Salah satu poin yang paling signifikan adalah pengumuman bahwa pimpinan DPR dan para ketua umum partai politik telah sepakat untuk mencabut beberapa kebijakan yang menjadi sorotan publik.

Poin-Poin Penting Pernyataan Prabowo

Pencabutan Tunjangan DPR: Presiden menyatakan bahwa DPR akan mencabut besaran tunjangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Langkah ini diambil untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri: Selain tunjangan, DPR juga akan menghentikan sementara (moratorium) kunjungan kerja ke luar negeri.

Kebijakan ini juga menjadi salah satu tuntutan utama demonstran.

Dialog Terbuka: Pimpinan DPR diminta untuk membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat, termasuk mahasiswa.

Tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi secara langsung dan damai.

Sanksi untuk Anggota Bermasalah: Prabowo juga mengumumkan bahwa para ketua umum partai politik telah sepakat untuk mencabut keanggotaan DPR bagi anggota yang membuat pernyataan yang keliru atau dinilai bermasalah, seperti yang terjadi pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.
 
Reaksi dan Analisis