Bupati Amirudin Apresiasi Aksi Damai Mahasiswa di Banggai Sulteng

Tuntutan Aksi Demonstrasi

Aksi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD Kabupaten Banggai ini menyuarakan sembilan tuntutan utama.

Tuntutan ini tidak hanya menyentuh isu nasional tetapi juga masalah-masalah lokal yang krusial bagi masyarakat Banggai. 

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Komitmen Jadikan Sigi Lumbung Pangan Baru Sulteng

Berikut beberapa poin penting yang disuarakan oleh para demonstran:

Penolakan Pajak: Menolak kenaikan pajak PBJT dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

Transparansi Anggaran: Menuntut transparansi dalam perumusan Peraturan Daerah (Perda) dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banggai.

Evaluasi Kinerja: Mendesak evaluasi terhadap kinerja DPRD dan penggunaan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban.

Tuntutan Nasional: Beberapa tuntutan juga terkait isu nasional, seperti penghapusan tunjangan anggota DPR RI, pengesahan RUU perampasan aset, dan penolakan kriminalisasi terhadap mahasiswa.

Baca juga: Yamaha Rayakan Customer Day, Apresiasi Pelanggan dengan Pengantaran Motor dan Kue Spesial

Respons Pemerintah Daerah dan Pengamanan

Aksi ini disambut dengan baik oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

Kapolres Banggai, AKBP Putu Hendra Binangkari, memimpin langsung pengamanan dan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan demonstrasi berjalan kondusif tanpa kerusuhan.

Pemerintah Kabupaten Banggai juga menunjukkan respons positif. Bupati Banggai, Amirudin, mengapresiasi aksi damai tersebut dan menindaklanjuti salah satu tuntutan dengan menghapuskan denda PBB-P2.

Pihak DPRD juga menerima perwakilan massa dan bersepakat untuk menindaklanjuti tuntutan melalui dialog dengan OPD terkait.

Sebagai dampak dari aksi ini, aktivitas sekolah sempat diliburkan, namun kembali normal setelah situasi kondusif.