Komisi III DPRD Sulteng Soroti 628 Izin Tambang, 87 Persen Dikuasai Asing

“Kalau fasilitas dibangun negara lalu rusak akibat aktivitas perusahaan, itu jelas keliru. Mestinya perusahaan ikut bertanggung jawab memperbaiki, jangan hanya mengambil keuntungan dari hasil tambang,” ujar Sadat.

Ia menekankan agar perusahaan tidak hanya mengeruk keuntungan, tetapi juga ikut memperbaiki dan merehabilitasi area yang telah dieksploitasi.

Baca juga: Anggaran Rp11 Miliar untuk Mobil Dinas Pemkab Banggai Direvisi, Fraksi Golkar Dorong Efisiensi

“Kami berharap ada peran bersama untuk menekan perusahaan agar bertanggung jawab setelah melakukan aktivitas pertambangan,” tandasnya.

Gambaran jumlah izin tambang di Sulawesi Tengah:

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Secara Keseluruhan: Data dari WALHI Sulteng pada akhir 2023 menyebutkan bahwa terdapat 121 badan usaha dengan total luas areal izin pertambangan nikel mencapai 299.185 hektar di Sulawesi Tengah.

Jumlah Berdasarkan Kabupaten: Konsentrasi IUP tambang nikel paling banyak berada di:

Kabupaten Morowali: 53 izin
Kabupaten Morowali Utara: 38 izin
Kabupaten Banggai: 21 izin
Kabupaten Tojo Una-Una: 1 izin

Penting untuk dicatat bahwa jumlah ini bisa berubah seiring waktu karena beberapa IUP telah berakhir masa berlakunya atau diterbitkan yang baru.

Selain itu, angka-angka tersebut lebih spesifik pada izin tambang nikel, yang merupakan komoditas utama di Sulteng.

Ada juga izin untuk pertambangan komoditas lain seperti emas, batu bara, atau mineral bukan logam, sehingga jumlah totalnya bisa lebih tinggi.

Data yang lebih rinci dan terbaru biasanya dapat diakses melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.(*)