DKP Parigi Moutong Ingatkan Warga: Jaga Laut Adalah Tanggung Jawab Bersama

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, Mohammad Nasir, menekankan, pencegahan illegal fishing merupakan tanggung jawab seluruh warga Parigi Moutong.

Ia menyebut upaya ini juga mendukung visi misi gubernur dan bupati dalam gerakan pembangunan desa.

Menurutnya, illegal fishing tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga menurunkan produktivitas sumber daya perikanan.

“Penting bagi setiap warga memahami bahwa menjaga laut adalah tanggung jawab personal, bukan semata kewenangan pemerintah,” ujarnya, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, menjadi kewenangan provinsi dan pusat.

Baca juga: Enos Dorong Finalisasi Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DPRD Sigi

Meski begitu, ia menegaskan, tanggung jawab lingkungan laut tetap berada di tangan setiap warga Parigi Moutong.

“Kesadaran masyarakat sangat memengaruhi kelestarian laut dan keberlanjutan perikanan di wilayah kita,” katanya.

Ia menambahkan, setiap warga dapat berperan aktif dengan memahami aturan dan melaporkan praktik illegal fishing yang ditemui.

“Illegal fishing sangat memengaruhi produktivitas perikanan, dan berdampak pada pendapatan asli daerah,” jelas Kepala DKP.

Ia mengajak masyarakat ikut memberikan edukasi kepada nelayan dan warga lain tentang dampak negatif praktik ilegal di laut.

“Terlepas dari kewenangan resmi, tanggung jawab menjaga laut ada di tangan kita semua,” ujarnya lagi.

Ia menekankan, kesadaran kolektif warga akan membantu menekan aktivitas ilegal dan menjaga ekosistem perairan tetap sehat.

Kepala DKP menekankan bahwa perlindungan laut bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian warga terhadap masa depan perikanan.