Dinas Perikanan Donggala Pastikan SPBUN Batusuya Rampung, Ali Assegaf: Jadi Percontohan di Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu, Misna Jayanti

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assegaf, pastikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Batusuya telah memasuki tahap peninjauan akhir dan siap jadi percontohan di Sulawesi Tengah.

Hal itu ia ungkapkan di usai meninjau SPBUN dan penyerahan kartu KUSUKA serta bantuan nelayan di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala. Kamis (30/10/2025).
​
"Setelah proses peninjauan selesai, peresmian akan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perikanan," ujarnya.

Ali Assegaf menjelaskan, SPBUN ini dikelola oleh Koperasi Mina Samudra dan difasilitasi oleh Pemkab Donggala bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga: Wakapolres Morowali Utara Resmikan Program Pamapta, Sematkan Ban Lengan dan Serahkan Mobil Patroli

Program ini didukung Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dengan pembiayaan berbunga rendah, yakni 3 persen per tahun.

​"SPBUN ini merupakan langkah nyata pemkab dalam memperjuangkan kepentingan nelayan. Kami berharap SPBUN ini menjadi daerah percontohan yang sukses di Sulteng," harap Ali.

SPBUN Batusuya dirancang untuk melayani nelayan di sepanjang pesisir barat Donggala.

Ali menjelaskan BPH Migas telah menetapkan kuota sementara sebesar 260 ton per bulan, yang terdiri atas Pertalite dan Solar. Namun, ia mengakui kapasitas ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan.

Baca juga: Bupati Morowali Beri Perhatian Khusus untuk Peserta Hamil Saat Pelantikan PPPK

"Meskipun angka itu sebenarnya masih kurang mengingat mayoritas mata pencaharian di pesisir Pantai Barat ini nelayan," jelasnya.

Untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, nelayan akan dilatih menggunakan aplikasi XStar atau barcode pelayanan.

"Pelayanan BBM didasarkan pada kekuatan mesin kapal yang digunakan agar distribusi tepat sasaran," ungkap Ali.

Selain itu, setiap nelayan yang membeli BBM wajib mengantongi rekomendasi dari Dinas Perikanan, diketahui oleh petugas perikanan dan pemerintah desa setempat. (*)