BREAKINGNEWS: Warga Torue Parimo Ungkap Dugaan Penyimpangan Dana Desa dan Hilangnya Aset BUMDes

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Unggahan akun Facebook Aliansi Masyarakat Torue Bersuara menjadi viral di Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Aliansi menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang tidak tepat sasaran.

Salah satu unggahan menyebut bahwa tiga tahun desa tanpa membangunan, tetapi aparat desa malah membangun rumah.

Baca juga: Kode Redeem FC Mobile EA Sports Terbaru Jumat 7 November 2025, Klaim Semua Hadiah Gratis

Masyarakat menilai pembangunan desa lebih menguntungkan aparat daripada warga.

Proyek Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) juga dikritik karena belum beroperasi.

Aliansi menyebut proyek BLKK menggunakan anggaran sekitar Rp500 juta dari APBN sejak 2021.

Lokasi proyek berada di perbatasan Dusun 3 dan Dusun 5 Desa Torue.

Mereka menuding koordinator Tim Pengelola Kegiatan (TPK), yang dijabat Kepala Desa, melakukan penyalahgunaan.

Baca juga: Bersinergi dengan Babinsa, PT CGG Bantu Kelompok Tani Siantaran Tingkatkan Hasil Pertanian

Unggahan lain menuduh adanya penyalahgunaan dana desa secara umum.

"Kepala Desa Torue Diduga Menyalahgunakan Anggaran Dana Desa," tulis akun Aliansi.

Selain itu, lebih dari 50 tabung gas LPG 3 kg milik BUMDES disebut hilang tanpa penjelasan.

Masyarakat menduga tabung gas diselundupkan oleh oknum aparat terkait keluarga Kepala Desa.

Hal ini memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Aliansi menyoroti praktik intimidasi warga yang mengkritik pemerintah desa.

"Kepala Desa mengintimidasi masyarakat yang mengkritik dengan perkataan 'provokator'," tulis unggahan itu.

Menurut aliansi, warga juga menilai adanya diskriminasi dalam penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: Dua Pembalap Muda Indonesia Siap Tampil di MotoGP 2026, Perkuat Honda Team Asia

Masyarakat yang tidak mendukung pemerintah desa disebut tidak menerima bantuan seperti KKS.

Aliansi menegaskan bahwa keluhan ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi desa.

Beberapa warga merasa haknya dicabut secara tidak adil meski layak menerima bantuan.

Sebelumnya, BPD Torue pernah melaporkan dugaan pemotongan Bantuan Sosial Tunai dan pungutan Prona ke Polres Parigi Moutong.

Kejadian ini menempatkan Kepala Desa Torue dalam sorotan publik dan hukum.

Masyarakat berharap lembaga terkait melakukan audit dan penyelidikan yang transparan.

Baca juga: STMKG dan Pemprov Sulteng Bahas Kerja Sama Penguatan SDM Daerah Berbasis Sains Kebencanaan

Mereka menuntut keterbukaan informasi dan penyelesaian dugaan penyimpangan secara jelas.

“Kita ingin pemerintah desa bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tulis Aliansi.(*)

( TribunBreakingNews )