Rudi Dewanto Sebut Pendekatan Mediasi Kunci Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan Sulteng

TRIBUNPALU.COM - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto menekankan pentingnya peran pemerintah provinsi sebagai fasilitator, mediator, dan regulator dalam setiap langkah penyelesaian konflik tenurial.

"Marilah kita menyamakan persepsi agar kompleksitas konflik bisa diselesaikan dengan segera. Pendekatan mediasi harus dimaksimalkan agar proses penyelesaian berjalan dengan efektif," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi, kerjasama antar sektor, dan semangat gotong royong untuk mempercepat penyelesaian konflik di lapangan.

Baca juga: Pemerintah Kota Palu Tarik ASN Magang Nasional Setelah Tiga Bulan Program Peningkatan Kapasitas

Pernyataan tersebut disampaikan dalam lokakarya penanganan konflik tenurial kawasan hutan di Sulawesi Tengah, yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten/kota, seluruh Balai Kemenhut di Sulteng, Kanwil BPN, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), lembaga swadaya masyarakat, serta mitra kehutanan lainnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Neng, berharap lokakarya ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat tata kelola hutan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, Program Perhutanan Sosial bisa menjadi solusi dalam penyelesaian konflik tenurial sekaligus mendukung program BERANI Makmur yang digagas oleh Gubernur Sulteng, yang fokus pada penguatan ekonomi hijau dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Baca juga: Komnas HAM Sulteng Soroti Kehadiran Aparat di Lokasi Sengketa Lahan Sawit Morowali Utara

"Perhutanan sosial sudah menjadi salah satu program strategis pemerintah," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa nilai transaksi HHBK di Sulawesi Tengah mencapai Rp43 miliar pada tahun 2023, menjadikan provinsi ini berada di peringkat lima besar nasional berdasarkan evaluasi pemerintah pusat. (*)