Sigi Catat Penurunan Kemiskinan Signifikan, Wabup Hadiri Rakor RPKD Sulteng 2025–2029

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI -  Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Jumat (7/11/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido dan berlangsung di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Sigi menjadi salah satu daerah yang mencatat capaian positif. Pada periode 2024–2025, angka kemiskinan di Sigi turun sebesar 1,59 persen, menempatkan daerah ini di posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Tojo Una-Una dalam kategori penurunan tingkat kemiskinan terbesar di Sulawesi Tengah.

Baca juga: Sekda Sigi Harap OPD dan Puskesmas Dapat Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu

Dalam sambutannya, Wagub Reny A Lamadjido menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi aktif masyarakat agar upaya percepatan pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Reny juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan tepat sasaran. 

Menurutnya, setiap program harus mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Forum Konsultasi Publik yang digelar bersamaan dengan Rakor menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan. 

Baca juga: PAPPRI Sulteng Dorong Pembentukan Pergub untuk Pekerja Seni dan Pelaku Budaya

Pendapat yang terkumpul akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RPKD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Dokumen RPKD tersebut nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, serta langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota. 

Dengan demikian, arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan dapat terwujud secara konsisten di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Kegiatan Rakor ini turut dihadiri para wakil bupati se- Sulawesi Tengah serta kepala perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berkomitmen memperkuat upaya percepatan penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing. (*)