Saksi Kata: Honorer Ungkap Keanehan Seleksi PPPK di Kota Palu

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ajhi Kurniawan, honorer asal Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, tak bisa menutupi kekecewaannya.

Pria kelahiran 1999 itu merasa perjuangannya selama enam tahun mengabdi di kantor kecamatan seolah tidak dihargai.

Itu lantaran banyaknya PPPK Siluman lolos dalam seleksi tahun ini.

Ajhi bercerita, sejak lulus SMA pada 2017, ia langsung bekerja sebagai tenaga honorer.

Meski dengan gaji pas-pasan, ia tetap setia bertugas dan berharap bisa diangkat sebagai PPPK melalui jalur yang sah. 

Baca juga: Empat OPD di Kota Palu Diduga Terlibat Kasus PPPK Siluman, DPRD Lakukan Verifikasi Data

Namun kenyataannya, ia harus tersingkir oleh mereka yang diduga tak pernah mengabdi.

“Lucunya begini, kemarin ada teman di kelurahan yang 20 tahun mengabdi, sekarang terangkat di PPPK tahap 1, tapi sisa tiga bulan lagi sudah pensiun,” ujar Aji Kurniawan kepada TribunPalu.com, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, situasi itu mencederai rasa keadilan para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa status tetap. 

Ia bahkan menyebut telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan adanya nama-nama PPPK Siluman di Kota Palu.

“Kami ini yang sudah lama kerja malah disingkirkan, sementara ada yang tidak pernah honor bisa lolos. Itu yang kami tidak terima,” ucap Ajhi.

Ajhi juga menyoroti pelaksanaan Seleksi PPPK yang menurutnya tidak sesuai aturan.

Baca juga: DPRD Kota Palu Sudah Kantongi Bukti Dugaan PPPK Siluman dari Aliansi Honorer

Berdasarkan ketentuan, kata dia, tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PPPK haruslah mereka yang bekerja secara terus-menerus tanpa pernah berhenti atau mengundurkan diri sementara.

“Tidak bisa (resign sementara),” ujarnya.

Aji berharap Pemerintah Kota Palu bersama DPRD dan Inspektorat dapat menindaklanjuti temuan dugaan PPPK Siluman yang kini ramai diperbincangkan. 

Ia ingin keadilan ditegakkan bagi tenaga honorer yang benar-benar mengabdi selama bertahun-tahun.

Sebelumnya, Inspektorat Kota Palu menyelidiki dugaan adanya PPPK Siluman di lingkup pemerintahan.

Penyelidikan itu mencuat setelah adanya laporan soal PPPK bukan honorer lolos seleksi.

Inspektur Inspektorat Palu Mohammad Rizal mengatakan, pihaknya telah memulai pemeriksaan sejak awal Oktober.

“Kami diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan mulai tanggal 7 Oktober sudah mulai bergerak,” kata Mohammad Rizal saat RDP di DPRD Palu Jl Moh Hatta, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Matindas J Rumambi Dorong Pengawasan dan Edukasi Anak Terkait Judi Online

Ia menjelaskan, langkah itu merupakan tahap awal pemeriksaan terhadap dugaan honorer siluman yang lolos dalam Seleksi PPPK di Kota Palu.

Tim Inspektorat, kata dia, akan menelusuri seluruh data dan informasi yang disampaikan masyarakat serta DPRD.

“Data dan informasi yang disampaikan itu akan kami telusuri. Kami membentuk tim dengan menggunakan sekitar 30 aturan perundang-undangan untuk menyaring peserta hingga lolos PPPK,” jelas Rizal.

Menurut Rizal, setiap OPD memiliki prosedur Seleksi PPPK yang berbeda-beda, sehingga pemeriksaan akan dilakukan secara mendalam dan bertahap.

Selain menelusuri data dan informasi, Inspektorat Palu juga memeriksa proses administrasi untuk memastikan keabsahan status para peserta.

"Administrasi contohnya semacam absen, slip gaji dari tahun-tahun berkenaan, dan ketiga yaitu pengumpulan BAP langsung dari teman-teman,” ujar Rizal.

Rizal menambahkan, sejauh ini ada empat OPD yang menjadi fokus penyelidikan Inspektorat, yakni:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Dinas Pemadam Kebakaran,

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan

4. Dinas Kesehatan.

“Yang paling banyak itu dari Dikjar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), dan setiap tim yang menangani dua orang,” tutur Rizal.(*)