Konflik Lahan di Banggai Memanas, DPRD Minta PT Sawindo Cemerlang Hentikan Aktivitas

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Aksi demonstrasi petani Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, direspons wakil rakyat.

Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap menyatakan, masalah PT Sawindo Cemerlang telah dibahas dalam rapat dengar pendapat Mei 2025.

“Berdasarkan surat masuk dan pemerintah Desa Masing,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Dalam pertemuan, hadir PT Sawindo Cemerlang, Pemkab Banggai, dan masyarakat.

“Di situ kami sudah mengeluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Baca juga: Link Streaming Timnas Indonesia U17 Malam Ini: Garuda Muda Bisa Lolos ke 32 Besar?

Ditegaskan sebelum adanya kesepakatan masyarakat dan perusahaan terkait lahan penanaman sawit, aktivitas perluasan dihentikan.

Kedua, kata Irwanto, Pemkab, pemerintah desa, camat, dan PT Sawindo Cemerlang duduk bersama untuk menyandingkan data kepemilikan masyarakat dan perusahaan.

“Itu rekomendasi kami,” papar Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Banggai ini.

Ia menerangkan, Bupati Banggai telah membentuk tim, dipimpin Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

“Turunlah ke sana. Ini sudah seperti benang kusut, harus diurai,” ujarnya.

Saat proses penguraian masalah, Irwanto mengatakan, aktivitas perusahaan maupun masyarakat dihentikan terlebih dahulu.

Baca juga: Suasana Haru, Sepeda Motor Milik Riri Ditemukan Tim Polresta Palu

“Kan sudah dibilang, dalam hal cari titik penyelesaian, maka belum ada kegiatan,” tuturnya.

Irwanto menuding, PT Sawindo Cemerlang tak menjalankan rekomendasi DPRD yang telah disepakati.

“Memang perusahaan ini bandel, tidak menghargai apa yang menjadi kesepakatan mereka,” ujar politikus Golkar ini.

Menurutnya, PT Sawindo Cemerlang melaksanakan land clearing untuk perluasan.

“Jadi hari ini kalau terjadi gejolak, kami menduga juga pihak perusahaan,” tuturnya.

Irwanto menyarankan kepada aparat penegak hukum harus melihat pemicu.

“Kalau kemudian ada laporan, dilihat juga duduk persoalannya,” tegas dia.

Baca juga: Yamaha Rayakan Kebersamaan dengan Masyarakat Sulawesi Tengah lewat Tetangga Yamaha

Irwanto menantang perusahaan untuk membuka data overline.

Isinya luasan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan lahan yang telah dibebaskan.

“Silakan perusahaan menyampaikan peta overline supaya jelas,” terangnya.

Irwanto mengatakan, sebelum ada perusahaan, masyarakat sekitar telah memanfaatkan lahan untuk menanam kakao maupun kayu jati.

“Saya cuma katakan, berani tidak buka data,” katanya. (*)