Kanwil Kemenkum Sulteng Tekankan Profesionalisme Layanan Fidusia yang Tepat dan Akurat

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam layanan padanan data Fidusia. 

Ia menilai layanan tersebut menjadi salah satu yang paling krusial dalam administrasi hukum karena berkaitan langsung dengan jaminan pembiayaan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut Rakhmat, Fidusia merupakan penopang aktivitas ekonomi, sehingga kesalahan data sekecil apa pun dapat menimbulkan kerugian besar.

Baca juga: 14 Hari Operasi Zebra Tinombala, Polda Sulteng Pantau Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

“Kesalahan data sedikit saja bisa berdampak besar. Karena itu, profesionalisme adalah kunci,” jelasnya dalam kegiatan internal yang ditandai dengan penggunaan seragam Korpri oleh seluruh ASN, Senin (17/11/2025). 

Ia menekankan, proses padanan data Fidusia harus dilakukan dengan akurasi tinggi, prosedur ketat, dan kecepatan layanan tanpa mengabaikan integritas. 

Seluruh operator AHU diminta bekerja dengan standar seragam agar hasil layanan dapat dipertanggungjawabkan.

Momentum penggunaan seragam Korpri, kata dia, menjadi pengingat bahwa ASN memegang peran moral sekaligus profesional dalam menjaga kepercayaan publik.

“Seragam ini membawa pesan bahwa kita harus bekerja tanpa cela,” tegasnya.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Sulteng Intensifkan Operasi Zebra Tinombala 2025

Tak hanya itu, Rakhmat meminta tim pengamanan mendukung proses layanan fidusia dengan menciptakan ruang pelayanan yang kondusif. 

Pelayanan pengamanan yang humanis, ramah, dan komunikatif dinilainya menjadi bagian penting dari mutu pelayanan publik modern.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar memegang teguh nilai Berorientasi Pelayanan dalam core values BerAKHLAK, mengingat layanan hukum sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam arahannya kepada CPNS, Rakhmat mendorong mereka memahami pentingnya digitalisasi layanan dan ketepatan data. 

Aksi perubahan yang dilakukan CPNS diharapkan mampu mendukung transformasi layanan administrasi hukum ke depan.

Baca juga: Asrama Mahasiswa Parigi Moutong di Palu Terbakar, Wabup Abdul Sahid Tinjau dan Beri Dukungan

“Jaga profesionalisme, jaga integritas, dan pastikan layanan fidusia kita menjadi contoh bagi daerah lain,” tutupnya.(*)