Ranperbup Keuangan Poso Dibahas, Kemenkum Sulteng Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah kembali menjadi ruang konsolidasi penguatan regulasi daerah melalui Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Poso tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (17/11/2025). 

Rapat dipimpin langsung Kepala Kanwil, Rakhmat Renaldy, yang membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Dalam pengantarnya, Rakhmat Renaldy menyebut keuangan daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kebijakan publik. 

Karena itu, setiap regulasi yang mengatur keuangan harus disusun secara teliti, jelas, dan mampu mendukung pelayanan publik yang efektif.

Baca juga: Bupati Banggai Kepulauan Pastikan MBG Berdampak ke Sektor Perikanan

Ia juga menautkan pentingnya tata kelola keuangan dengan keberlanjutan layanan dasar seperti posbakum. 

Menurutnya, dukungan anggaran yang terstruktur menjadi faktor penentu keberlangsungan layanan hukum bagi masyarakat.

“Pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi seluruh pelayanan publik, termasuk posbakum. Jika keuangan daerah tertata, maka pelayanan bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Rakhmat.

Proses harmonisasi kemudian difokuskan pada penyelarasan prosedur penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan internal agar sejalan dengan ketentuan nasional.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Apresiasi Program Rp 1 Milyar 1 Desa Bupati Morowali Utara

Rakhmat Renaldy menegaskan rancangan regulasi ini harus memberikan kepastian hukum bagi seluruh perangkat daerah dan mudah diimplementasikan.

“Setiap prosedur dalam Ranperbup harus jelas, tidak menimbulkan interpretasi ganda, dan mendukung tata kelola yang akuntabel. Harmonisasi ini memastikan Poso melangkah dengan regulasi yang kuat,” ujarnya.

Kanwil Kemenkum Sulteng juga menegaskan pentingnya fondasi keuangan yang sehat untuk mendukung arah pembangunan Kabupaten Poso. 

Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Ranperbup tersebut diharapkan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendorong efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam manajemen fiskal daerah.