Daftar Proyeksi TKD 2026 Se-Sulteng, Banggai dan Morowali Berpotensi Paling Terdampak

TRIBUNPALU.COM - Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 secara nasional diproyeksikan turun.

Penurunan ini sekitar 15 persen dibandingkan alokasi APBN 2025.

Situasi ini berpotensi memengaruhi anggaran di seluruh daerah.

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu wilayah yang terdampak.

Baca juga: Harga HP Realme Terbaru 2025: Realme 15 Pro, Realme C71,  Realme GT7, Realme P3 Ultra

Berikut Proyeksi TKD 2026 untuk 13 kabupaten Kota di Sulteng.

Proyeksi ini dihitung berdasarkan asumsi pemangkasan 15 persen dari pagu awal DJPK Kemenkeu.

1. Kabupaten Morowali

Morowali memiliki pagu TKD awal tertinggi kedua, yaitu Rp 1.319,02 miliar.

Morowali berpotensi kehilangan dana sebesar Rp 197,85 miliar.

Proyeksi TKD 2026 untuk Morowali akan menjadi sekitar Rp 1.121,17 miliar.

Morowali menjadi salah satu daerah yang paling terdampak pemangkasan.

2. Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai memiliki pagu TKD tertinggi di Sulteng, yakni Rp 2.103,09 miliar.

Banggai berpotensi kehilangan dana sangat besar, sebesar Rp 315,46 miliar.

Potensi TKD 2026 Banggai diproyeksikan sekitar Rp 1.787,63 miliar.

Banggai menjadi daerah dengan nilai kehilangan terbesar di Sulteng.

3. Kabupaten Parigi Moutong

Pagu TKD awal Parigi Moutong tercatat sebesar Rp 1.240,24 miliar.

Daerah ini berpotensi kehilangan dana sejumlah Rp 186,03 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Parigi Moutong menjadi sekitar Rp 1.054,20 miliar.

Baca juga: Kemenkum Sulteng Perkuat Reformasi Fidusia, DJPb Nyatakan Dukungan Penuh

4. Kabupaten Morowali Utara

Morowali Utara memiliki pagu TKD awal Rp 1.126,07 miliar.

Potensi kehilangan dana di Morowali Utara mencapai Rp 168,91 miliar.

Potensi TKD 2026 untuk Morowali Utara akan menjadi sekitar Rp 957,16 miliar.

5. Kabupaten Donggala

Pagu TKD awal Kabupaten Donggala adalah Rp 1.073,01 miliar.

Pemangkasan di Donggala diproyeksikan sebesar Rp 160,95 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Donggala diperkirakan sekitar Rp 912,06 miliar.

6. Kota Palu

Kota Palu memiliki pagu TKD awal sebesar Rp 1.070,72 miliar.

Ibu kota Sulteng ini berpotensi kehilangan dana Rp 160,60 miliar.

Proyeksi TKD 2026 untuk Kota Palu akan menjadi sekitar Rp 910,11 miliar.

7. Kabupaten Poso

Pagu TKD awal Kabupaten Poso tercatat Rp 976,84 miliar.

Poso berpotensi kehilangan dana sejumlah Rp 146,52 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Poso menjadi sekitar Rp 830,31 miliar.

8. Kabupaten Tojo Una Una

Pagu TKD Tojo Una Una adalah Rp 963,11 miliar.

Potensi kehilangan dana di Tojo Una Una mencapai Rp 144,46 miliar.

Proyeksi TKD 2026 daerah ini diprediksi sekitar Rp 818,64 miliar.

9. Kabupaten Sigi

Pagu TKD awal Kabupaten Sigi sebesar Rp 917,68 miliar.

Pemangkasan di Sigi diproyeksikan sebesar Rp 137,65 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Sigi diperkirakan sekitar Rp 780,03 miliar.

10. Kabupaten Toli-Toli

Pagu TKD awal Kabupaten Toli-Toli sebesar Rp 828,10 miliar.

Toli-Toli berpotensi kehilangan dana sebesar Rp 124,21 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Toli-Toli menjadi sekitar Rp 703,89 miliar.

11. Kabupaten Buol

Pagu TKD awal Kabupaten Buol adalah Rp 697,08 miliar.

Buol berpotensi kehilangan dana sebesar Rp 104,56 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Buol diperkirakan sekitar Rp 592,52 miliar.

12. Kabupaten Banggai Kepulauan

Pagu TKD awal Banggai Kepulauan tercatat Rp 639,50 miliar.

Daerah ini berpotensi kehilangan Rp 95,92 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Banggai Kepulauan menjadi sekitar Rp 543,58 miliar.

13. Kabupaten Banggai Laut

Banggai Laut memiliki pagu TKD paling rendah, yaitu Rp 543,58 miliar.

Potensi kehilangan dana di Banggai Laut mencapai Rp 81,53 miliar.

Proyeksi TKD 2026 Banggai Laut diprediksi sekitar Rp 462,04 miliar.

Baca juga: BPBD Sulteng Kerahkan Alat Berat Buka Jalan Tertimbun Longsor di Desa Salumpaku Donggala

Apa itu Dana TKD?

Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada Daerah.

Dana ini bertujuan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Sumber Dana Transfer ke Daerah

• Dana Perimbangan: Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dialokasikan ke daerah berdasarkan porsi tertentu.
• Dana Otonomi Khusus: Dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu karena kondisi khusus, misalnya, Papua dan Papua Barat. 
• Dana Penyesuaian: Dana yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan.

(*)

Sumber: TribunBatam