Gubernur Anwar Hafid Bentuk Pos Bantuan Hukum Desa di Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulteng memberikan sambutan dalam rapat koordinasi Bidang Produk Hukum Daerah se-Sulteng.

Kegiatan ini pada di Ruang Pogombo Gubernur Sulteng Jl Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah  Jumat (21/11/2025).

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, Deputi Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan, Ike Merdeka Wati, Walikota dan Bupati se-Sulteng, OPD lingkup provinsi Sulteng dan undur forkopimda.

Baca juga: Tanpa Kejelasan, HMI dan Tokoh Pemuda Poso Desak Polda Sulteng Ungkap Penyebab Kematian Afif Siraja

Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Menteri Hukum RI yang menyempatkan diri hadir untuk membuka kegiatan Rakor tersebut.

Dalam pembukaan rakor itu, Anwar Hafid menyampaikan keutamaan dari program unggulannya pemerintah Provinsi Sulteng yaitu 9 BERANI.

Selain program 9 BERANI, Gubernur Sulteng itu juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi telah membangun pos bantuan hukum Desa.

"InsyaAllah dalam waktu dekat ini akan rampung dan akan kami undang kembali pak Menteri Hukum untuk mengukuhkan personil dari pos hukum desa itu," kata Anwar Hafid.

Baca juga: Fraksi Gerindra Soroti Pentingnya Strategi Peningkatan PAD di Pembahasan RAPBD Donggala 2026

Pos bantuan hukum Desa merupakan kerjasama antar pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah (Kanwil) hukum Sulteng.

Ia juga menyebut bahwa sebelum rakor itu, pihaknya telah melakukan rapat bersama Wali Kota dan Bupati untuk membahas evaluasi program dari Presiden RI.

"Kami membahas beberapa program seperti MBG, Sekolah Rakyat, kesehatan dan ketahanan pangan," ujarnya. (*)