Wajib Belajar 13 Tahun, Langkah Strategis Persiapkan Generasi Muda Hadapi Dunia Kerja

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Sekretaris Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( Kemendukbangga/BKKBN ), Prof Budi Setiyono, menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja.

“Saat ini dunia usaha mensyaratkan pendidikan minimal SMA. Karena itu, wajib belajar 13 tahun bukan hanya kebijakan pendidikan, tetapi fondasi penting agar anak-anak kita siap memasuki dunia kerja,” tegas Prof. Budi saat konferensi pers dengan awak media lokal di Sriti Convention Hall Palu, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan keterampilan profesional juga penting agar generasi muda memiliki daya jual di dunia usaha. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal ke Luar Negeri Selama 20 Hari

“Dengan sertifikat kompetensi, mereka bisa menjual keterampilannya dan memperoleh pendapatan mandiri. Ini penting untuk menyiapkan SDM yang siap kerja,” kata Prof. Budi.

Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah bonus demografi, di mana 70 persen populasi berada pada usia produktif. Namun sebagian besar masih rentan. 

Tingkat pengangguran muda mencapai 17,45 persen pada kelompok usia 15–24 tahun, menunjukkan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. 

Selain itu, perempuan yang bekerja di sektor formal baru mencapai 35,75 persen, menandakan potensi ekonomi perempuan belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga: Sule Akhirnya Kembali ke Layar Kaca Isi Program Komedi Bareng Denny Cagur

Kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan kerentanan struktural, dengan 59,11 persen tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan sosial, pensiun, maupun akses pelatihan berkelanjutan. 

Kerentanan keluarga terlihat dari 516.344 kasus perceraian pada 2022. Dari sisi ekonomi, rasio tabungan masyarakat stagnan di 30 persen PDB, sementara utang rumah tangga meningkat 18 persen. 

Selain itu, 19,8 persen anak Indonesia masih mengalami stunting, menegaskan pentingnya intervensi kesehatan dan keluarga.

Berbagai tantangan itu mendorong Kemendukbangga memperkuat sejumlah program strategis, antara lain:

Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak): Memberikan layanan penitipan anak untuk mendukung ibu bekerja dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi.

Baca juga: Ketua TP-PKK Sulteng Terima Audiensi KPID, Bahas Penguatan Literasi Siaran untuk Keluarga

Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting): Membantu keluarga rentan dalam pencegahan stunting.

Sidaya (Lanjut Usia Berdaya): Meningkatkan kemandirian lansia.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia: Memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan ketahanan keluarga.

Untuk agenda Percepatan Penurunan Stunting, Kemendukbangga berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Program saat ini sudah menyasar kelompok 3B (Busui, Bumil, Balita Non-PAUD) dan nantinya akan mencakup wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Baca juga: Bupati Delis Morowali Utara Tekankan Percepatan Harmonisasi Regulasi untuk Pembangunan

“Sedang kita buat bersama BGN agar layanan memiliki karakteristik berbeda dibanding layanan di wilayah umum, responsif terhadap kondisi geografis dan tantangan lapangan yang kompleks,” jelas Prof. Budi.

Dalam skema awal, kapasitas layanan standar SPPG mencapai sekitar 3.000 penyedia. 

Sedangkan untuk layanan 3B di 3T, kapasitas diperkirakan 500–1.000 penyedia. 

Program ini dijadwalkan mulai berjalan Januari 2026, setelah uji coba di Kabupaten dan Kota Bogor yang mewakili karakteristik 3T. 

Hasil uji coba akan dijadikan dasar peraturan nasional BGN.

Baca juga: Meningkat, 33 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Tolitoli Sepanjang 2025

Pemerintah juga menyempurnakan struktur Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga. 

Jika sebelumnya ketua tim berasal dari BKKBN, ke depan akan ada penunjukan dari lembaga lain. 

Pemerintah mencatat progres positif dengan prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen (SSGI Februari 2025), turun dari 21,5 persen pada 2023. Target nasional tahun depan adalah 18 persen.

Menjelang awal Desember, Kemendukbangga/BKKBN akan melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan sebagai dasar pemberian insentif fiskal bagi daerah. 

Langkah ini bertujuan memastikan pemerintah daerah memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan tenaga kesehatan, fasilitas layanan, hingga proyeksi pertumbuhan penduduk.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Tenny C. Soriton, menjelaskan Sulawesi Tengah menunjukkan progres signifikan dalam penurunan stunting melalui aksi konvergensi. 

Kota Palu dan Morowali telah menerima insentif fiskal percepatan penurunan Stunting. 

Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi kandidat penilaian pembangunan kependudukan.

“Sulteng salah satu dari 9 provinsi yang dinilai Kemendagri dan Kemendukbangga/BKKBN untuk mendapatkan penghargaan sebagai provinsi yang berkomitmen menuntaskan stunting,” ujarnya. (*)