Pemprov Sulteng Bakal Tambah Desa Antikorupsi Tahun Ini

“Kondisi ideal yang ingin kita capai adalah meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan APBDes, serta keterlibatan aktif warga dalam pembangunan. Dengan demikian, anggaran desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Rino.

Baca juga: Ramai Kabar BSU Cair Lagi untuk Peserta BPJS, Cek Faktanya di Sini

Melalui program Desa Antikorupsi, diharapkan masyarakat desa semakin berani mengawasi jalannya pemerintahan desa, mendukung kepala desa dari intervensi oknum tidak bertanggung jawab, serta mendorong terwujudnya desa yang sejahtera, transparan, dan berdaya saing.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah turut didampingi Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, Fahrudin D Yambas, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Desa Antikorupsi adalah program pencegahan korupsi di tingkat desa yang diinisiasi KPK RI dan pemerintah daerah.

Tujuannya, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan pungutan liar.

Program ini fokus pada penguatan 5 pilar utama: tata kelola, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal, agar desa menjadi basis gerakan antikorupsi yang berkelanjutan, bukan sekadar lomba(*)