Yayasan Sikola Mombine Gelar Bimtek Penginputan DTSEN untuk Penguatan Data Warga Miskin Sigi

Ringkasan Berita:

• Yayasan Sikola Mombine menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk penginputan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai bagian dari Program PAKAGASI yang mendukung penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data.
• Program ini bermitra dengan Kemendagri, ASB-SEA, dan didukung oleh BMZ Pemerintah Jerman.
• Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial dan Dukcapil Kabupaten Sigi.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Andika Satria Bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Yayasan Sikola Mombine melalui Program PAKAGASI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bertempat di Cafe MyCo Space, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, tepatnya di area Halaman Kantor BPK Sulawesi Tengah, Senin (2/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program PAKAGASI yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Arbeiter-Samariter-Bund South East Asia (ASB-SEA), serta didukung oleh BMZ Pemerintah Jerman.

Bimtek tersebut digelar sebagai respons atas perubahan sistem pendataan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN. 

Perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam proses penginputan dan pemutakhiran data agar pendataan masyarakat miskin dan kelompok rentan menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dijadikan dasar perencanaan program perlindungan sosial pemerintah.

Baca juga: Kecelakaan Lalu Lintas di Sulteng Menurun, Korban Meninggal Turun Signifikan pada 2025

Suasana kegiatan berlangsung serius namun tetap interaktif saat sesi pemaparan materi. Pemateri memberikan penjelasan kepada para peserta yang duduk mengelilingi meja panjang berbentuk huruf “U”. 

Terlihat para kepala desa dan operator desa, yang mayoritas mengenakan seragam dinas, menyimak dengan saksama. Beberapa peserta juga tampak membuka laptop untuk bersiap melakukan simulasi penginputan data. 

Ruangan dengan desain modern dan dekorasi dinding bermotif daun hijau memberi kesan segar di tengah suasana kegiatan yang formal.

Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sigi. 

Peserta terdiri dari 10 kepala desa beserta operator desa yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan data kependudukan dan sosial di tingkat desa.

Baca juga: Pasar Saham Indonesia Dibuka Merah, IHSG Sentuh Level Terendah 7.904

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi yang dipandu oleh perwakilan Yayasan Sikola Mombine. 

Dalam sesi tersebut, pemateri memberikan instruksi sekaligus menanggapi pertanyaan peserta. Posisi duduk yang melingkar menciptakan suasana kolaboratif, menunjukkan koordinasi aktif antara pihak yayasan, Dinas Sosial, dan aparat desa. 

Di latar belakang, terlihat standing banner Program PAKAGASI yang memuat informasi mengenai kemitraan strategis dalam penguatan data DTSEN.

Manajer Program PAKAGASI, Taufik Hidayat, berharap penguatan kapasitas aparatur desa ini dapat membuat proses transisi dari DTKS ke DTSEN berjalan efektif dan tidak menyebabkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap program bantuan sosial akibat kendala administratif atau data yang tidak diperbarui.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Arif, menyampaikan harapannya agar 10 desa yang terlibat dapat menjadi percontohan penerapan DTSEN di Kabupaten Sigi. 

Baca juga: Tak Hanya Hujan Es, Angin Kencang Landa Batui Selatan Banggai

“Kita berharap semua masyarakat di desa bisa dipastikan masuk dalam DTSEN. Yang membedakan hanya kategori desilnya. Kerja-kerja kolaborasi ini harus terus dilakukan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ujarnya, Arif yang juga pernah menjabat Kabag Humas Kabupaten Sigi.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola data sosial yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. (*)