Imbas Demo Penyintas, DPRD Palu Akan Panggil Wali Kota Hadianto Rasyid

Ringkasan Berita:

• Puluhan penyintas bencana yang saat ini tinggal di kawasan Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membangun hunian layak dan merealisasikan program-program pendukung bagi penyintas serta nelayan Teluk Palu yang terdampak bencana 2018.
• Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Palu, Rico At Djanggola, mengungkapkan bahwa DPRD akan memanggil Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu akan memanggil Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyusul aksi unjuk rasa penyintas bencana di depan Kantor DPRD, Jl Moh Hatta, Kota Palu, Selasa (10/2/2026).

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendengarkan secara langsung seluruh keluhan penyintas, khususnya terkait tuntutan pembangunan hunian layak.

Ketua DPRD Kota Palu Rico At Djanggola mengatakan, DPRD akan mengundang wali kota agar persoalan yang disampaikan massa aksi bisa dibahas secara terbuka dan menyeluruh.

“Kita akan mengundang Pak Wali untuk mendengar semua keluhan bapak ibu penyintas,” kata Rico At Djanggola diruang sidang utama.

Politisi Gerindra itu mengatakan, DPRD pada prinsipnya memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk penyintas bencana 2018 yang hingga kini masih belum memiliki hunian tetap.

Baca juga: Anwar Hafid Minta Perangkat Daerah Awasi Aktivitas Pertambangan di Sulteng

Ia juga menyinggung soal keterbatasan anggaran yang selama ini menjadi salah satu kendala realisasi sejumlah program.

“Sama halnya seperti Bus Trans Palu, itu kami di DPRD sudah pangkas anggarannya,” ujar Rico.

Menurutnya, DPRD telah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran pada beberapa program, sehingga ke depan alokasi belanja daerah dapat lebih difokuskan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rico memastikan, hasil pertemuan dengan wali kota nantinya akan menjadi dasar DPRD untuk mendorong kebijakan dan penganggaran yang lebih berpihak pada penyintas, termasuk pembangunan hunian layak.

Sebelumnya, puluhan penyintas bencana yang kini bermukim di kawasan Hutan Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu. 

Mereka menuntut pemerintah segera membangun hunian layak serta merealisasikan program pendukung bagi penyintas dan nelayan Teluk Palu.(*)