Morowali Utara Hari Ini
Penjelasan Lengkap DPRD Morowali Utara Soal Evaluasi Pelayanan RSUD Kolonodale
Arief menyampaikan bahwa hasil rembuk keluarga di Petasia Barat memutuskan untuk tidak mengejar proses pidana.
Kondisi ini sering terjadi ketika ruang perawatan umum penuh dan pasien membutuhkan penanganan segera.
Karena itu, DPRD menilai penting adanya pengaturan tarif yang lebih jelas agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang tidak terprediksi.
Untuk itu, DPRD juga merekomendasikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Morowali Utara, yang dalam hal ini dipimpin oleh Yaristan Palesa dan wakil ketua Arman Purnama Marunduh, untuk mengundang para pemangku kepentingan guna membahas Peraturan Daerah tentang Tarif Jasa Layanan sebagai langkah mencari solusi atas persoalan tersebut.
Rencana Pemeriksaan Ombudsman dan Komnas HAM
Arief juga menanggapi rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait pelayanan kesehatan di Morowali Utara.
Menurutnya, DPRD menghormati setiap proses pemeriksaan maupun evaluasi yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut dan siap bekerja sama apabila diperlukan.
“Kami menghormati setiap proses pemeriksaan maupun evaluasi yang akan dilakukan oleh Ombudsman maupun Komnas HAM. DPRD tentu terbuka dan siap bekerja sama apabila dibutuhkan dalam proses tersebut,” ujar Arief.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, DPRD tetap memegang prinsip kehati-hatian serta menjalankan seluruh prosedur yang berlaku.
“Pada prinsipnya, setiap kebijakan yang diambil DPRD harus melalui proses yang hati-hati dan sesuai prosedur. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat Morowali Utara mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak,” tegasnya.
Mendukung Jurnalisme yang Mencerahkan
Menanggapi sejumlah pemberitaan yang beredar terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pelayanan kesehatan di RSUD Kolonodale.
Ia menilai beberapa laporan media tidak menyampaikan informasi secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Arief mengatakan, kritik dan pengawasan dari media merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun ia berharap pemberitaan yang disampaikan kepada publik tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan kelengkapan informasi.
“Kami sangat menghargai kerja-kerja jurnalistik. Pers adalah mitra penting dalam menjaga transparansi dan mengawasi pelayanan publik. Tetapi tentu kita juga berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat utuh dan tidak terpotong-potong,” kata Arief.
Baca juga: Warga Kulolu Keluhkan Air Tak Mengalir, Zulkifli Azis Tinjau Titik Rembesan Air di Jalan Aspal Baru
| Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi Jadi Wakil Ketua Umum Aspeksindo |
|
|---|
| Morowali Utara Pionir Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Investasi di Indonesia |
|
|---|
| Bupati Delis Perkuat Kerja Sama dengan Kemensos RI, Wujudkan Pendidikan Gratis Anak Miskin |
|
|---|
| Bupati Delis Minta Penyelesaian Irigasi Ula ke Mentan Amran |
|
|---|
| Wabup Djira Tekankan Pentingnya Program Stunting Masuk Musrenbang Morut |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/DPRD-Morowali-Utara-2026.jpg)