Bupati Morowali Utara Serahkan Bantuan Keuangan Khusus dan Sertifikat Tanah Nelayan

Ringkasan Berita:

• Bupati Morowali Utara, Delis, menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan sertifikat tanah nelayan di halaman Kantor Camat Bungku Utara, Senin (9/3/2026).
• Bupati menyampaikan Morowali Utara pada 2025 menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi nomor satu se-Sulawesi dan nomor dua se-Indonesia, menunjukkan BKK tersalurkan tepat sasaran.

TRIBUNPALU.COM - Bupati Morowali Utara menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus sekaligus Sertifikat Tanah Nelayan.

Kegiatan itu dilaksanakan di halaman Kantor Camat Bungku Utara, Senin (9/3/2026).

Sesaat sebelum menyerahkan, Bupati Delis mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Morowali Utara menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi nomor satu se-Sulawesi dan nomor dua se-Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa BKK yang diserahkan ke desa-desa tepat sasaran. Sehingga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata sampai di tingkat desa.

"Selamat kepada seluruh penerima BKK. Ada 19 kelompok baru dan 25 kelompok pengembangan dengan total ada 44 kelompok di tahun 2025 yang menereima BKK di Kecamatan Bungku Utara," jelas Bupati Delis.

Baca juga: Kapolres AKBP Angga Dewanto Pastikan Senjata Api Polres Donggala Aman Digunakan

Bupati Delis juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 sudah ada 253 kelompok usaha telah menerima BKK dengan dana terserap kurang lebih 11 Miliar rupiah.

Dengan demikian, wajar saja Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2025 berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi 10 % .

Penurunan angka kemiskinan sebesar 4 % ini merupakan angka yang sangat besar dengan perkiraan 6000 penduduk Morut telah keluar dari zona kemiskinan.

"Pengentasan kemiskinan ini merata sampai di tingkat desa atau dilakukan secara inklusif", ungkap Bupati Delis.

Selain BKK, Bupati Delis juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah nelayan yang ada pada Desa Uewaju.

Dengan adanya sertifikat tanah tersebut, para nelayan telah mendapatkan kepastian hukum atas aset berharga yang telah dimiliki.

Para nelayan sangat mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah karena sebelumnya pihak Pemda Morut telah menjamin hidup para nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan. (*)