Sekda Buol Tegaskan Distribusi LPG Harus Tepat Sasaran

Dari pihak agen, Bambang Warsito selaku Manajer LPG PT Buol Jaya menjelaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab menjaga ketersediaan stok hingga ke pangkalan serta mendukung pengelolaan data bersama Pertamina.

Ia juga menekankan pentingnya perjanjian kerja sama (MoU) yang mengatur kewajiban dan sanksi bagi agen.

Staf Ahli Hukum dan Politik Setda Kabupaten Buol, Nurlela menambahkan bahwa pengawasan di tingkat kecamatan harus diperkuat dengan mekanisme jelas.

Apabila ditemukan pelanggaran, dapat diberikan teguran disertai bukti, kemudian dilaporkan ke Satgas Kabupaten untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pencabutan izin.

Baca juga: Berapa Gaji Manajer Kopdes Merah Putih? Buka 30.000 Formasi, Cek Gaji Ketua hingga Sekretaris

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Buol, Ani Siti Hanipah menjelaskan bahwa telah terdapat aturan terkait pelaporan pelanggaran yang harus disampaikan secara tertulis, dilengkapi bukti pendukung, serta ditindaklanjuti oleh Satgas Kecamatan dan Kabupaten.

Sejumlah camat juga menyampaikan berbagai kendala di lapangan, di antaranya sulitnya mendeteksi praktik penyaluran yang tidak sesuai, serta adanya penjualan LPG di atas harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu, masih ditemukan penggunaan LPG 3 kg oleh pihak yang tidak berhak.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan distribusi LPG agar lebih transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)