Suara Keras, Nalar Sunyi

Para aktor yang mencari panggung tidak bisa sukses menjual amarah jika tidak ada bahan bakunya.

Keresahan rakyat itu nyata, bukan rekayasa.

Coba lihat data pelayanan dasar kita: rasio dokter nasional cuma 0,76 per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO yang menuntut 1,00. Masih ada 454 puskesmas tanpa dokter umum, dan 2.735 puskesmas tanpa dokter gigi.

Kepuasan pasien nasional merangkak di angka 42,8 persen, sementara ketimpangan distribusi dokter spesialis sangat tinggi dengan indeks Gini 0,53. 

Ketika kebijakan yang terasa membebani diluncurkan, amarah meledak karena rakyat merasa sudah banyak memberi, tapi pelayanan dasar masih minim.

Tidak semua teriakan berasal dari luka rakyat; sebagian berasal dari pintu yang tak lagi terbuka. Namun, otak kita yang mudah tertipu oleh bias ketersediaan akan langsung menyamakan keduanya.

Suara keras belum tentu suara publik.

Kritik yang paling viral sering kali hanyalah orkestrasi rapi yang menunggangi luka asli warga, dibesarkan bukan karena urgensi objektif, melainkan karena potensi atensi yang bisa dikapitalisasi.

Baca juga: Kanwil Kemenham Sulteng Fasilitasi Aduan Sengketa Tanah Warga di Palu

John Rawls pernah mengingatkan bahwa dalam masyarakat yang bebas, kebijakan publik harus didukung oleh alasan yang bisa diterima semua pihak yang setara, bukan doktrin kelompok atau kepentingan yang menyamar.

Tata kelola yang baik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang proporsional, bukan sekadar respons terhadap tren harian.

Negara tidak boleh dikelola berdasarkan siapa paling ribut.

Keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus lahir dari dialog yang terbuka, prosedur yang jelas, dan pertimbangan yang matang.

Pemerintah memang harus responsif, tetapi responsif bukan berarti reaktif.

Masyarakat juga perlu menyaring: mana yang rintihan minta tolong, mana yang sekadar gertakan untuk mendapatkan kembali jatah akses yang hilang. Kita butuh ruang yang lebih tenang untuk nalar yang lebih jernih.