OPINI
Suara Keras, Nalar Sunyi
Kritik terhadap pemerintah adalah hak demokrasi, dan pemerintah memang wajib membuka ruang dialog seluas mungkin.
Ada yang menyebut dirinya suara publik, padahal hanya gema dari kepentingan yang kehilangan ruang.
Algoritma tidak peduli pada proporsionalitas anggaran atau tata kelola yang sehat.
Ia hanya peduli pada siapa yang paling cepat menekan tombol berbagi. Ketika deliberasi diganti dengan gema, ruang diskusi berubah jadi pasar lelang perhatian.
Perhatikan polanya dengan saksama.
Sebuah kebijakan dirancang, lalu disuarakan.
Narasi langsung disusun rapi: ambil satu fakta, besarkan, buang konteks, lalu bingkai sebagai pengkhianatan terhadap rakyat.
Mekanisme ini berjalan mulus karena insentif di era digital sangat tinggi.
Siapa yang paling vokal, dialah yang dapat panggung.
Jika akses tertutup, sebagian orang memilih mikrofon.
Baca juga: Lakalantas di Persimpangan Jl Juanda Palu, Pengendara Motor Meninggal Dunia
Dulu mereka duduk di ruang rapat, membahas draf dengan tenang dan penuh pertimbangan.
Sekarang, ketika undangan tak lagi datang, panggung pindah ke aplikasi yang lebih riuh.
Kadang yang tampak sebagai idealisme hanyalah proposal yang ditolak dengan sopan.
Perubahan sikap dari pendukung setia menjadi pengkritik paling galak sering kali bukan soal prinsip, melainkan soal ketersediaan kursi di barisan depan kekuasaan.
Tapi jangan buru-buru menutup mata.
| Membaca Ulang Satgas Tambang: Di Antara Respons Cepat dan Kematangan Nalar Publik |
|
|---|
| Durian, Jalan Baru Ekonomi Sulawesi Tengah |
|
|---|
| Jalan Terjal Gen Z, Membedah Realitas Ekonomi, Mentalitas, dan Dukungan Informal |
|
|---|
| Koperasi Desa di Lingkar Tambang : Menggali Ekonomi atau Menggali Bencana Ekologis? |
|
|---|
| Transparansi Investasi Sawit di Tojo Una-Una, Kunci Kepercayaan Publik |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/as8g-78sagd87ajpggg.jpg)