Kemenkum Sulteng Dorong Perlindungan Kekayaan Intelektual Lewat Program MendaKI

Ringkasan Berita:

• Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar program MendaKI di Palu dengan tema “Monetisasi Kekayaan Intelektual di Bidang Paten, Hak Cipta, dan Merek”.
• Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi dan perlindungan hukum, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah menggelar program Melayani dan Mendampingi Kekayaan Intelektual (MendaKI) di Best Western Hotel Palu, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Monetisasi Kekayaan Intelektual di Bidang Paten, Hak Cipta, dan Merek”.

Program itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset bernilai ekonomi sekaligus memiliki perlindungan hukum.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program MendaKI turut dirangkai dengan sosialisasi kekayaan intelektual yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy mengatakan perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Baca juga: Baznas Sulteng Dorong Legalitas Pernikahan untuk Masyarakat Kurang Mampu

Menurutnya, perlindungan terhadap hak cipta, merek, paten, desain industri hingga indikasi geografis dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis.

“Melalui perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, suatu daerah dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang positif, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkaya khazanah intelektual daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, merek merupakan identitas penting bagi sebuah usaha maupun produk sehingga perlu didaftarkan secara resmi untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurutnya, pelaku UMKM akan memiliki dasar hukum apabila merek usahanya digunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Rakhmat Renaldy menilai pendaftaran merek penting dilakukan untuk menghindari kerugian dan konflik merek di kemudian hari.

Ia mencontohkan, produk yang telah dikenal luas dapat mengalami penurunan penjualan apabila mereknya disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, termasuk penggunaan merek pada barang palsu.

Baca juga: Anwar Hafid Beri Waktu Enam Bulan untuk Kepala OPD Tuntaskan Tiga Agenda Prioritas