Breaking News:

Tambang Parimo Longsor

Dinas ESDM Sulteng Minta Polda Segera Tertibkan Tambang Ilegal di Desa Buranga

Pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng meminta Polda segera tertibkan tambang ilegal di Desa Buranga

Penulis: Moh Salam | Editor: Muh Ruliansyah
TRIBUNPALU.COM/LIA
Kondisi terakhir longsor di tambang Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong, Kamis (25/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulteng meminta Polda segera tertibkan tambang ilegal di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah Haris Kariming mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan Permohonan Penertiban/Tindakan hukum terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut.

Plt Karo Humas Setdaprov itu pun menuturkan tambang emas di Buranga tak memiliki izin dan ilegal untuk melakukan penambangan.

Baca juga: Jelaskan Vaksinasi Covid-19, Ariel Noah : Bukan Hanya Melindungi Diri Sendiri Tapi Juga Orang Lain

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Pekerja Media Digelar, Sasar 5.512 Awak Media

Baca juga: SBY Ungkap Informasi Terkait Kudeta Partai Demokrat: Mereka Masih Bergerak, Kucing-kucingan

"Kalau tambang Ilegal itu ranahnya aparat penegak hukum untuk penertibannya," ungkap Kadis ESDM Sulteng, Haris Kariming Kamis (25/2/2021) siang.

Dia juga menjelaskan pada 19 Februari lalu sudah meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk segera mengambil tindakan sebelum jatuh korban lebih banyak lagi.

Dalam surat yang dilayangkan oleh Dinas ESDM Sulteng kepada Polda berisikan diantaranya;

1. Bahwa dilaporkan telah terjadi aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Ilegal mining) sehingga merusak aliran sungai desa Buranga sehingga berpotensi terjadinya pencemaran dan banjir yang mengancam wilayah desa Buranga khususnya dusun 4, 5 dan 6.

2. Sesuai pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan batu bara disebutkan Setiap orang dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana lima tahun penjara dan denda Rp 100 Miliar.

Haris berharap Polda dapat melakukan penertiban dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved